Jumhur Hidayat adalah kombinasi langka antara intelektualitas, aktivis, militansi lapangan, dan pengalaman manajerial. Apakah ia akan benar-benar menjadi menteri?
WWW.JERNIH.CO – Nama Mohammad Jumhur Hidayat kembali menjadi buah bibir dalam kancah politik nasional. Sosok yang dikenal sebagai tokoh pergerakan ini kerap dipandang sebagai figur yang mampu menjembatani kepentingan akar rumput dengan kebijakan strategis pemerintah. Menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur memiliki modal kuat jika suatu saat ia dipanggil untuk mengemban amanah sebagai menteri, khususnya di bidang ketenagakerjaan atau pemberdayaan masyarakat.
Lahir di Bandung pada Februari 1968, Jumhur Hidayat bukan sekadar akademisi atau birokrat biasa. Akar kepemimpinannya tumbuh dari pergerakan mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada akhir era 1980-an. Keberaniannya mengkritik rezim Orde Baru membuatnya harus mendekam di penjara dan dikeluarkan dari kampus—sebuah pengorbanan yang justru mempertegas integritasnya sebagai aktivis pro-demokrasi.
Di luar aktivitasnya sebagai pimpinan buruh, Jumhur juga aktif di dunia pemikiran melalui Great Institute. Di lembaga ini, ia berperan sebagai Ketua Dewan Penasihat (atau sering diasosiasikan sebagai tokoh kunci penggerak gagasan).
Melalui Great Institute, Jumhur bersama tokoh pemikir lainnya seperti Syahganda Nainggolan, kerap memproduksi analisis kritis mengenai ekonomi-politik dan keadilan sosial, yang sering kali menjadi dasar argumentasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil di tingkat nasional.
Jika banyak aktivis canggung ketika harus masuk ke dalam sistem, Jumhur justru pernah membuktikan kapasitasnya. Ia adalah Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang pertama (2007–2014).
Di bawah kepemimpinannya, sistem perlindungan TKI mulai dibenahi secara struktural, termasuk digitalisasi dokumen yang membuat proses pengawasan menjadi lebih transparan.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa Jumhur tidak hanya pandai berorasi di jalanan bersama buruh, tetapi juga mampu mengelola birokrasi yang kompleks. Perpaduan antara empati aktivis dan ketegasan birokrat inilah yang membuatnya menjadi kandidat menarik dalam bursa menteri.
Menempatkan Jumhur Hidayat di kursi kementerian—seperti Kementerian Ketenagakerjaan—dapat dipandang sebagai langkah rekonsiliasi sekaligus solusi strategis. Sebagai Ketua Umum KSPSI, ia memiliki legitimasi penuh di mata kaum buruh. Hal ini sangat krusial di tengah dinamika undang-undang ketenagakerjaan yang sering kali memicu konflik horizontal dan vertikal.
Dengan perspektif dari Great Institute yang menekankan pada kedaulatan ekonomi, Jumhur diprediksi akan membawa kebijakan yang lebih berimbang antara kepentingan investasi dan kesejahteraan pekerja. Kehadirannya di kabinet bisa menjadi jaminan bahwa suara rakyat kecil memiliki “telinga” langsung di meja pengambilan keputusan tertinggi negara.(*)
BACA JUGA: Jumhur Hidayat, Rocky dan Perjuangan Buruh Tanpa Akhir
