Petaling Jaya — Malaysia, setelah pengunduran diri Mahathir Mohamad dari posisi perdana menteri, kini tanpa pemerintahan.
Pakatan Harapan, koalisi partai-partai yang memerintah Malaysia, tidak bisa lagi berkuasa akibat kekurangan kursi mayoritas sederhana di parlemen.
Pengunduran diri Mahathir dibarengi dengan penarikan diri Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), yang memiliki 26 kursi di parlemen, dari koalisi Pakatan Harapan (PH).
Saat yang sama, sebelas anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) — partai yang didirikan Datuk Seri Anwar Ibrahim — juga keluar untuk membentuk blok independent.
Anggota parlemen yang meninggalkan PKR dipimpin wakil Azmin Ali, wakil presiden partai yang dipecat Anwar Ibrahim. Di pemerintahan koalisi, Azmin Ali adalah menteri urusan ekonomi.
Nama lain yang mengikuti jejak Azmin Ali adalah Zuraida Kamaruddin, menteri perumahan dan pemerintah daerah.
Mengutip sejumlah sumber, The Strait Times menulis pengunduran diri Mahathir Mohamad kemungkinan akan diikuti deklarasi dukungan agar dia berkuasa sampai akhir masa parlementer.
Bukan tidak mungkin Mahathir Mohamad akan kembali ke posisi perdana menteri.
Seorang analis politik mengatakan pengunduran diri adalah langkah taktis Mahathir untuk membatalkan perjanjian dengan Anwar Ibrahim.
Setelah mendepak Najib Razak dan kembali menjadi perdana menteri, Mahathir berjanji menyerahkan kekuasaan ke Anwar Ibrahim sebelum pemilihan umum 2023. Anwar Ibrahim kerap bertanya kapan Mahathir akan menyerahkan kekuasaan. Mahathir tidak pernah memberi jawaban.
Pertikaian politik Mahathir-Anwar tak terhindarkan lagi. Belakangan, PPBM dikabarkan berusaha membentuk koalisi baru, bernama Perikatan Nasional, tanpa menyertakan PKR.
Namun, upaya ini tertunda akibat negosiasi yang tak terselesaikan dengan parati-partai oposisi utama; Umno dan Parti Islam se Malaysia (PAS).
Perkembangan berikutnya, Mahathir akan bertemu Yang Dipertuan Agung, Senin 24 Februari 2020 pukul 17.00 waktu setempat.
Sumber di kantor Yang Dipertuan Agung mengatakan; “Yang Dipertuan Agung akan menolak pengunduran diri Mahathir, dengan mengatakan Mahathir mendapat dukungan mayoritas parlemen.”
Mahathir memang mendapat dukungan mayoritas parlement, tapi dia perlu anggukan Yang Dipertuan Agung. Jika anggukan diterima, Mahathir akan merekayasa pemerintahan baru yang disebut pemerintahan pintu belakang.
Koalisi baru membutuhkan 112 dari 222 kursi di parlemen. Umno dan PAS ditengarai akan mendukung Mahathir, kendati sebelumnya mendesak sang pemimpin gaek agar memberi jalan bagi Anwar Ibrahim.
The Star melaporkan Minggu 23 Februari 2020, Yang Dipertuang Agung telah bertemu partai-partai oposisi, termasuk tokoh sempalan PKR dan presiden PAS Abdul Hadi Awang.
Jika kabar ini benar, bukan tidak mungkin Yang Dipertuan Agung menolak pengunduran diri Mahathir Mohamad. Saat berkuasa kembali, Mahathir terbebas dari janji memberi kekuasaan kepada Anwar Ibrahim.
