Ekonom peraih Nobel, Robert Mundell, sudah lama mengingatkan bahwa nilai tukar tidak pernah lahir dari satu sebab. Dalam ekonomi yang terbuka terhadap dunia, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, arus modal, dan suku bunga saling bertaut satu sama lain. Di atas semua itu, masih ada faktor-faktor yang sering kali sulit diprediksi: ekspektasi pasar, ketegangan geopolitik, perang, bahkan kepanikan investor.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
JERNIH– Beberapa tahun lalu saya berbincang dengan seorang pengusaha tua di Bandung. Ia pernah melewati krisis 1998 dengan selamat, meski sebagian besar kawannya tidak.
“Pagi masih punya perusahaan,” katanya. “Sore sudah bingung mau bayar utang pakai apa. Bukan karena barang tidak laku. Tapi karena dolar.” Ia lalu tertawa kecil. “Yang lucu, semua orang marah kepada pemerintah. Tapi sedikit sekali yang tahu siapa sebenarnya yang bertugas menjaga rupiah.”
Percakapan itu teringat kembali ketika belakangan ini nilai tukar rupiah kembali menjadi bahan pembicaraan nasional. Ketika rupiah bergerak ke kisaran Rp18 ribuan per dolar AS, ruang publik mendadak dipenuhi kecemasan. Trauma lama seperti bangun dari tidur panjangnya.
Bangsa ini memang punya hubungan emosional dengan dolar. Tidak banyak negara yang pernah mengalami pengalaman sekeras Indonesia pada 1997-1998. Saat itu rupiah yang semula berada di sekitar Rp2.400 per dolar AS terjun bebas hingga menembus belasan ribu rupiah. Tepatnya sekitar Rp16.000 per satu dolar AS. Bank-bank runtuh. Perusahaan-perusahaan kolaps. Pengangguran melonjak. Kerusuhan meledak. Dan akhirnya Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun pun tumbang.
Karena itulah, setiap kali rupiah bergetar, ingatan kolektif bangsa ini ikut bergetar. Masalahnya, trauma sering kali membuat kita kehilangan ketelitian.
Belakangan ini sebagian kemarahan publik diarahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kritik terhadap Menteri Keuangan tentu sah. Tidak ada pejabat publik yang kebal dari evaluasi. Namun ada pertanyaan yang patut diajukan.
Mengapa setiap kali rupiah melemah, yang pertama kali dicari selalu Menteri Keuangan? Mengapa bukan Bank Indonesia? Bukankah Undang-Undang Bank Indonesia secara tegas menyebut bahwa tujuan utama BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah?
Ekonom peraih Nobel, Robert Mundell, sudah lama mengingatkan bahwa nilai tukar tidak pernah lahir dari satu sebab. Dalam ekonomi yang terbuka terhadap dunia, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, arus modal, dan suku bunga saling bertaut satu sama lain. Di atas semua itu, masih ada faktor-faktor yang sering kali sulit diprediksi: ekspektasi pasar, ketegangan geopolitik, perang, bahkan kepanikan investor.
Karena itu, setiap kali rupiah bergerak, sesungguhnya ada banyak tangan yang ikut memengaruhinya. Ada pemerintah. Ada bank sentral. Ada pelaku pasar. Ada investor global. Bahkan ada perang dan konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Jakarta, tetapi dampaknya dapat terasa hingga ke warung kopi di Cibinong, Kendari, atau Bandung.
Ironisnya, ketika rupiah menguat, banyak pihak berlomba-lomba mengaku berjasa. Tetapi ketika rupiah melemah, kita buru-buru mencari satu orang untuk disalib. Padahal ekonomi tidak bekerja seperti sinetron yang selalu membutuhkan tokoh protagonis dan antagonis.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sendiri berulang kali menyatakan bahwa stabilisasi nilai tukar rupiah merupakan prioritas utama Bank Indonesia. BI mempertahankan berbagai instrumen intervensi pasar dan kebijakan moneter dengan alasan yang sama: menjaga stabilitas rupiah dan kepercayaan pasar.
Pernyataan itu penting dicatat. Kalau stabilisasi rupiah merupakan prioritas utama BI, maka evaluasi terhadap perjalanan rupiah tentu juga harus menjadi bagian dari evaluasi terhadap BI.
Tetapi berhenti sampai di situ juga tidak adil. Ekonomi bukan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang setiap persoalan memiliki satu penanggung jawab tunggal. Kalau begitu mudah, para ekonom sudah lama kehilangan pekerjaan.
Saya teringat sindiran ekonom Amerika John Kenneth Galbraith bahwa satu-satunya fungsi peramalan ekonomi adalah membuat astrologi tampak lebih terhormat. Ada humor di sana. Tetapi ada juga kenyataan.
Nilai tukar tidak pernah lahir dari satu sebab. Ia dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, kebijakan moneter, arus modal global, perang, harga komoditas, ekspektasi investor, bahkan oleh kecemasan pasar terhadap masa depan.
Karena itu Menteri Keuangan tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari persoalan rupiah. Apalagi Menteri Keuangan bukan sekadar bendahara negara.
Dalam struktur Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menteri Keuangan bertindak sebagai koordinator yang bekerja bersama Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Forum inilah yang dibentuk pasca-krisis untuk memastikan Indonesia tidak lagi menghadapi krisis dengan masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri.
Dengan kata lain, jika rupiah terus melemah, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukanlah: siapa yang salah? Melainkan: apakah seluruh sistem telah bekerja sebagaimana mestinya? Apakah koordinasi KSSK berjalan efektif? Apakah kebijakan fiskal cukup kredibel? Apakah strategi BI cukup meyakinkan pasar? Apakah transformasi ekonomi yang dijanjikan benar-benar menghasilkan devisa dan produktivitas yang lebih tinggi?
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak seviral tuduhan politik. Tetapi justru di situlah substansi persoalannya.
Ada kebiasaan lama dalam politik Indonesia. Ketika keadaan baik, keberhasilan dibagi ramai-ramai. Ketika keadaan buruk, kesalahan dicari satu-satu. Padahal ekonomi lebih menyerupai sebuah kapal besar yang sedang menghadapi cuaca buruk. Ada nakhoda. Ada navigator. Ada teknisi mesin. Ada radar. Ada awak kapal.
Jika kapal sedikit oleng, tentu nakhoda perlu dievaluasi. Tetapi terasa aneh bila seluruh awak kapal lain dianggap tidak memiliki hubungan apa pun dengan keadaan tersebut.
Begitu pula dengan rupiah. Publik berhak mengkritik Menteri Keuangan. Publik juga berhak meminta penjelasan dari Bank Indonesia. Publik bahkan berhak mempertanyakan efektivitas koordinasi seluruh anggota KSSK. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan reputasi satu pejabat, melainkan kepercayaan terhadap tata kelola ekonomi nasional.
Jangan pula lupakan satu hal: sejarah berulang kali mengajarkan bahwa membangun kepercayaan jauh lebih sulit daripada menemukan kambing hitam. []
*Pedagang kambing tiap tahun, pernah aktif di Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI)
