Dulu dikenal sebagai salah satu lumbung ekspor tenaga kerja terbesar di Asia Tenggara, Vietnam kini justru berbalik mengimpor buruh kasar dari luar negeri.
WWW.JERNIH.CO – Vietnam kini sedang bertransisi dari negara pengekspor tenaga kerja menjadi negara yang mengimpor pekerja kasar (tidak terampil) asing. Fenomena ini diprediksi akan menjadi tren jangka panjang.
Sebuah unggahan di media sosial baru-baru ini menarik perhatian besar publik Vietnam: “Semakin banyak anak muda Bangladesh yang datang ke Vietnam Tenggara untuk bekerja sebagai buruh.” Foto-foto yang menyertainya memperlihatkan ratusan pekerja asal Bangladesh sedang menghadiri pengarahan hukum dan keselamatan lalu lintas di sebuah pabrik di Vietnam selatan.
Pemandangan ini terasa asing bagi masyarakat setempat. Selama ini, Vietnam dikenal luas sebagai negara pengekspor tenaga kerja, dengan ratusan ribu warganya bekerja di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Timur Tengah.
Fenomena ini bukan sebuah anomali, melainkan tanda dari pergeseran struktural. Kedatangan pekerja kasar asing menandai awal dari tren jangka panjang yang justru menjadi bukti dari keberhasilan ekonomi Vietnam, bukan sebuah kelemahan.
Vietnam menghadapi beberapa faktor struktural yang membuat tren ini tidak bisa dihindari. Faktor pertama dan yang paling mutlak adalah masalah demografi. Populasi Vietnam menua lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatannya. Proporsi warga Vietnam berusia 65 tahun ke atas melonjak dari 6,2% pada tahun 2005 menjadi 9,5% pada tahun 2025.
Sementara rasio ketergantungan usia (jumlah anak-anak dan lansia per 100 orang usia produktif) meningkat dari 43,1% pada tahun 2013 menjadi 47,7% pada tahun 2024.
Pada tahun 2024, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 14,2 juta jiwa dan diperkirakan membengkak menjadi 20,9 juta jiwa pada tahun 2034. Artinya, jumlah anak muda Vietnam yang masuk ke pasar kerja akan terus menyusut setiap tahunnya, padahal pabrik-pabrik baru terus bermunculan.
Di sisi lain pabrik-pabrik bermodal asing tumbuh sangat pesat hingga pemerintah daerah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari warga lokal. Di Provinsi Bac Ninh saja harus merekrut lebih dari 230.000 pekerja baru pada tahun 2026 untuk memenuhi kebutuhan kawasan industrinya, di mana manufaktur elektronik mendominasi permintaan.
Pada bursa kerja Desember lalu, 30 perusahaan membuka lowongan untuk 35.000 pekerja, namun kurang dari 10% posisi yang berhasil terisi. Ketika mendatangkan pekerja dari provinsi tetangga pun sudah tidak lagi mencukupi, pilihan logis secara ekonomi adalah merekrutnya dari luar negeri.
Seiring bergeraknya ekonomi Vietnam ke rantai nilai yang lebih tinggi (higher value chain), semakin banyak pekerja domestik yang beralih ke pekerjaan yang membutuhkan keahlian lebih tinggi dengan gaji yang lebih baik. Akibatnya, makin sedikit warga yang mau mengambil pekerjaan fisik yang berat.
Preferensi pasar kerja juga mulai berubah. Data Google Trends menunjukkan pencarian kata kunci “freelancer” tetap tinggi sejak tahun 2023. Ini mencerminkan bahwa pekerja masa kini lebih memilih fleksibilitas dibanding kelelahan fisik akibat bekerja di proyek konstruksi atau pabrik.
Vietnam sendiri sedang berada di tengah-tengah tren lonjakan pembangunan infrastruktur yang memicu permintaan tenaga kerja dalam jumlah masif. Sebut saja di antaranya VinCons (divisi konstruksi Vingroup) tengah merekrut lebih dari 100.000 pekerja di seluruh negeri. Mereka berani menawarkan gaji sebesar Rp 9.540.000 hingga Rp 22.500.000 per bulan untuk pekerja umum, dan hingga Rp 28.080.000 sampai Rp 32.220.000 untuk pengawas lapangan (site supervisor).
Standar upah ini jauh di atas rata-rata gaji bulanan di Vietnam yang berada di angka Rp 6.210.000—sesuatu yang tidak terbayangkan satu dekade lalu.
Meski gajinya menggiurkan, pemberi kerja tetap kesulitan mencari staf. Proyek besar seperti Bandara Internasional Long Thanh bahkan melaporkan kekurangan sekitar 5.500 pekerja dari total kebutuhan 14.000 personel pada bulan April lalu, yang berpotensi menghambat progres konstruksi.
Oleh karena itu, mengimpor pekerja kasar adalah jalan singkat bagi Vietnam. Jika pasokan dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan, merekrut pekerja asing adalah hal yang lumrah dan wajar.
Hingga akhir tahun 2025, Vietnam mencatat ada 162.858 pekerja asing, di mana 140.442 orang (86,2%) di antaranya merupakan tenaga kerja terampil. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Vietnam tahun 2019, warga negara asing umumnya hanya boleh dipekerjakan untuk posisi manajerial, eksekutif, pakar, atau teknis yang tidak dapat diisi oleh pekerja lokal.
Meskipun aturan ini bertujuan melindungi tenaga kerja domestik, pembatasan ketat seperti ini berisiko menghambat industri padat karya seperti garmen dan khususnya sektor konstruksi yang sedang digenjot habis-habisnya.
Pasar tenaga kerja Vietnam kini telah berputar penuh. Pertumbuhan ekonomi mereka pasca-kebijakan Đổi Mới (reformasi ekonomi) sebagian besar dibangun dari hasil ekspor pekerja kasar. Pada tahun 2024, lebih dari 700,000 warga Vietnam bekerja di luar negeri dengan sistem kontrak, menyumbang remitansi tahunan sekitar Rp 63 triliun hingga Rp 72 triliun.
Kini, situasi berbalik. Vietnam mulai mengimpor pekerja agar pabrik dan proyek konstruksinya tetap berjalan. Ini bukan karena ekonomi mereka melemah, melainkan karena ekonomi mereka bergerak maju.
Pola ini mirip dengan jalur pembangunan Korea Selatan pada era 1970-an dan awal 1980-an, di mana mereka sempat mengirim penambang dan perawat ke Jerman Barat serta lebih dari satu juta pekerja konstruksi ke Timur Tengah. Namun, Korsel berbalik menjadi negara pengimpor tenaga kerja pada akhir tahun 1980-an seiring naiknya upah domestik dan enggannya warga lokal melakukan pekerjaan kasar.
Bagi investor asing, pesannya sudah sangat jelas: Vietnam memang masih kompetitif dari segi biaya di beberapa sektor, namun negara ini tidak bisa lagi dicap sekadar sebagai penyedia tenaga kerja murah dan melimpah. Investor harus segera mengadaptasi strategi mereka.
Industri manufaktur yang padat karya akan memberikan keuntungan yang semakin mengecil. Sebaliknya, industri bernilai tinggi dan padat teknologi kini menjadi prioritas pemerintah setempat.
Resolusi Politbiro No. 10 yang dirilis pada 8 Juni 2026 menegaskan arah baru ini dengan memprioritaskan teknologi, inovasi, dan Investasi Asing Langsung (FDI) berkualitas tinggi. Targetnya jelas: menjadikan Vietnam sebagai salah satu tujuan investasi utama di ASEAN pada tahun 2030. Vietnam ingin mengurangi pabrik konvensional dan memperbanyak pabrik semikonduktor.(*)
BACA JUGA: Lonjakan 70%, Mengintip Kebangkitan Sinema Vietnam di Panggung Dunia
