Ini Arahan Jokowi untuk Jawatimur Hadapi Pandemic Covid-19
SURABAYA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja pertama kali setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta berakhir dengan mengunjungi Jawa Timur, hal itu dilakukan Jokowi dengan pertimbangan tingginya angka pasien positif Covid-19 di wilayah Jawa timur.
Dalam kunjungannya, Jokowi diterima Gubernur Jatim, Khofifah, di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Khofifah melaporkan hasil penelitian dari FKM Unair, terkait tingginya angka paasien positif Covid-19 di Jatim dimana hampir 70% warga jatim tidak patuhi protocol Kesehatan.
Selanjutnya Jokowi memberikan arahan terkait penanganan COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur, mulai penanganan kesehatan hingga ekonomi selama pandemi COVID-19, yakni;
Baca juga; Khofifah: Warga Jatim Bandel dan Tak Patuhi Protokol Kesehatan
Pertama, memiliki perasaan yang sama, bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi. Sebaliknya, bukan merasa normal-normal saja, sehingga abai terhadap penanganan dan protokol kesehatan.
“Masyarakat juga demikian. Jangan menganggap situasi ini normal, sehingga ke mana-mana tidak memakai masker. Maka, kepala daerah harus mengingatkan berkali-kali,” katanya.
Kedua, adakan tes secara massif, pelacakan, isolasi hingga treatmen dengan jumlah yang lebih banyak dan dilakukan terus menerus.
Baca juga: Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Minta CFD Dievaluasi
Ketiga, apabila Covid-19 telah terkendali, lakukan prakondisi terlebih dahulu sebelum masuk ke new normal.
“Jangan langsung dibuka. Cari timing yang tepat. Kabupaten mana dulu, kota mana dulu dan sektor mana dulu yang harus dibuka. Bukan langsung semua,” ujarnya.
Keempat, ajak tokoh masyarakat lakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat.
“Misalnya keharusan mengenakan masker dan mencuci tangan, ini terus diulang-ulang,”.
Baca juga: Kemenhan Undur Jadwal Indo Defence ke 2021 karena Covid
Kelima, Gubernur, Bupati atau Walikota dalam membuat kebijakan terkait Covid-19, harus merujuk data science dan pakar epidemiologi.
“Jangan membuat kebijakan tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya,”.
Keenam, agar kepala daerah menyiapkan alternatif strategi penanganan agar betul-betul siaga dalam menghadapi situasi tak terduga.
“Siapkan plane A, B dan C-nya. Hari-hati, dunia sudah mendekati 10 juta kasus positif. Kita tidak ingin ikut terseret pada angka-angka yang besar,” katanya.
Ketujuh, agar dalam dua minggu ke depan angka Covid-19 di Jatim ada penurunan.
“Ini penting agar kita bisa masuk ke tatanan normal baru dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa,” katanya.
Saat ini Wilayah Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif Covid-19 terbanyak.
(tvl)