Kata ‘Sunda’ saat ini hanya dikenal sebagai bagian dari suku yang tinggal di wilayah Barat. Padahal menurut garis sejarah, Sunda mencakup wilayah geografis yang besar mencakup Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.
JERNIH– Sejumlah tokoh Sunda mengajukan pengembalian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Usulan itu dituangkan di dalam Kongres Sunda yang digelar di Aula Rancage Perpustakaan Ajib Rosidi di Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/10).
Hadir di dalam sejumlah kongres tersebut sejumlah tokoh Kesundaan seperti Memet H Hamdan, Maman Wangsaatmadja, Iwan Gunawan, Ridho Eisy, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Andri P Kantaprawira, Ganjar Kurnia (eks Rektor Unpad), Adji Esha Pangestu dan sejumlah tokoh lainnya.
Selain itu hadir pula Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Anggota DPD RI Eni Sumarni, untuk mendengarkan aspirasi pengembalian nama Sunda untuk menggantikan nama Jawa Barat.
Ketua Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, Adji Esha Pangestu mengatakan, kata ‘Sunda’ saat ini hanya dikenal sebagai bagian dari suku yang tinggal di wilayah Barat. Padahal menurut garis sejarah, Sunda mencakup wilayah geografis yang besar mencakup Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.
“Tahun 1926 penjajah memberi nama menjadi West Java atau Jawa Barat, saat itu Sunda diberi nama itu untuk penataan perkebunan. Itu usaha mengadu domba masyarakat yang dulu solid, baik dari etnis Jawa, Cina dan India. Bersinergi kuat dan sulit dikendalikan oleh Belanda,” ujar Adji.
Sementara itu Ketua SC Kongres Sunda Andri P Kantaprawira mengatakan, sedianya istilah Sunda sendiri telah tergerus dan hanya dianggap sebagai kelompok suku saja. “Kita sudah kehilangan banyak, Sunda Besar, Sunda Kecil. Kebudayaan kita sudah tergerus, badak Sunda diganti menjadi badak Jawa. Penggantian nama Tatar Sunda, Sunda atau Pasundan ini keseluruhan atau sebutan,” kata Andri.
Untuk menindaklanjuti hal ini, ujar Fadel, pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, surat yang dikirimkan badan kongres kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak mendapatkan respon yang diharapkan. “Pak RK tidak merespon, hanya ingin survei. Ini bukan masalah popularitas, perubahan nama ini bukan pemilu,” kata Fadel.
Andri melihat dengan penggunaan nama Sunda kembali, roh budaya dan karakter Sunda pun akan kembali. “Karena kita lihat esensinya, perubahan itu untuk perubahan karakter, spirit kebudayaan itu karena ada budaya unggul, adat yang kembali, Sunda Mulya, Sunda Unggul, itu akan ke perubahan, karena budaya adalah fondasi kemajuan,” ujar dia.
“Nama Jabar sekarang tidak punya spirit atau roh kebudayaan, Sunda itu toleran kok, suku atau bangsa-bangsa yang lain tidak ada masalah. Kita akan surat pak Jokowi, langsung ke Jakarta,” katanya.
Andri mengatakan kongres ini bukan yang pertama kali dilakukan, pasalnya Kongres Pemuda Sunda pertama kali digelar pada tahun 1956.
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengatakan, perubahan nama provinsi ini adalah hal yang biasa. Seperti halnya Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua. “Dulu kita ada Irian Jaya, kemudian jadi Papua. Saya kira ini adalah hal yang biasa, keinginan itu sudah lama dan mereka mau membuat kongres soal budaya, saya pikir kita ketemu dan dialog. Tugas MPR adalah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, nantinya kita sampaikan ke Presiden,” ujar Fadel. [ ]
