Indonesia Harus Waspada Perang Dunia III, Kata Jimly Asshiddiqie
“Kemungkinan perang itu tetap saja ada. Karena kalau tidak perang sekarang, ekonomi Barat terancam. The new rulers of the world akan muncul, yakni Cina. Oleh karenanya, ya harus perang sekarang”
JAKARTA – Saat ini, ada hal yang perlu diwaspadai dari kunjungan petinggi sejumlah negara ke Indonesia beberapa waktu lalu. Menurut Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, kunjungan tersebut terkait dengan potensi terjadinya perang dunia ketiga.
Beberapa kunjungan di antaranya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo dan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga.
“Ini mengingatkan seluruh warga bangsa bahwa kita sedang berada di ancaman perang dunia ketiga. Greater depression dari depresi tahun 1930-an yang mana saat itu terjadi antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II,” ujar Jimly beberapa waktu lalu di Jakarta, Senin (2/11/2020).
Menurut Jimly, saat ini masih banyak orang yang berpikir bahwa tidak mungkin akan terjadi perang dunia ketiga. Namun, mengingatkan ada gejala-gejala yang tidak bisa dipandang remeh.
“Kemungkinan perang itu tetap saja ada. Karena kalau tidak perang sekarang, ekonomi Barat terancam. The new rulers of the world akan muncul, yakni Cina. Oleh karenanya, ya harus perang sekarang,” ujar dia.
“Jadi kita tetap perlu antisipasi kemungkinan perang. Apalagi medan tempurnya bukan di wilayah yang dekat Amerika. Tapi di Laut Cina Selatan,” Jimly menambahkan.
Bersamaan dengan itu, letupan-letupan konflik di sejumlah negara sudah terjadi. Dia mencontohkan, konflik wilayah Sabah antara Malaysia dengan Filipina, lalu perang antara Armenenia dan Azerbaijan, konflik antara India dengan Cina.
“Jadi kita tidak boleh anggap enteng. Sedangkan dunia melihat Indonesia ini strategis. Maka semua kekuatan itu rebutan bagaimana mempengaruhi Indonesia,” kata dia.
“Ini kesempatan kita membuktikan tegak lurusnya politik luar negeri kita, nonblok, aktif, dan bebas. Menentukan dan berperan dalam perdamaian dunia. Sementara juga tetap mendahulukan kepentingan rakyat,” katanya.