Hilangnya Patung Wanita Penghibur Jepang di Filipina, dan Marwah Negara di Hadapan Utang Luar Negeri

Pemerintah Duterte pernah membongkar patung itu sebelum KTT ADB 2018, un-tuk menghindari permusuhan dengan Jepang. Persoalan kelam wanita yang dipaksa menjadi penghibur tentara Jepang, berbeda di tiap nehara, tergantung rasa kehormatan pemerintahnya.  

JERNIH–Patung perunggu setinggi dua meter yang dibuat untuk mengenang para wanita Filipina yang dipaksa menjadi budak seks oleh militer Jepang selama Perang Dunia II telah hilang di Manila. Patung itu dibuat dalam tantangan menyeimbangkan hubungan diplomatik dengan sumber bantuan pembangunan terbesar, di tengah seruan untuk meminta pertanggungjawaban Tokyo atas kekejaman perang di masa lalu.

Sebelumnya, Monumen “Wanita Penghibur Filipina” itu pernah dibongkar pemerintah Filipina pada 28 April 2018, menjelang KTT tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB), 3 Mei tahun itu.

Presiden Rodrigo Duterte mengatakan keesokan harinya bahwa meskipun monumen itu adalah “kebebasan berekspresi … bukanlah kebijakan pemerintah untuk memusuhi negara lain” dan karena itu harus ditempatkan di tempat lain.

“Itu dipindahkan dari Roxas Boulevard (di samping Teluk Manila) oleh tekanan dari Jepang, langsung ke Duterte,” kata Teresita Ang-See, direktur pendiri Kaisa, sebuah LSM etnis Tionghoa yang memimpin proyek peringatan itu.

Patung yang menggambarkan seorang wanita dengan mata tertutup yang mengenakan gaun tradisional itu  dikembalikan kepada pematungnya, Jonas Roces,  untuk diper-baiki dan disimpan sementara penyandang dana proyek mencari lokasi lain. Tapi begitu mereka menemukan dan menata latar baru, patung itu hilang dari gudang penyimpanan Roces.

“Ketika akhirnya dilacak, Roces mengatakan patung itu dicuri dari studionya,” kata Ang-See kepada This Week in Asia. “Tapi dia tidak melaporkannya kepada polisi. Dengan berat satu ton, petung itu tidak bisa begitu saja dicuri,” kata Ang-See.

Roces tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar.

Pengacara Dennis Gorecho mengatakan Roces mengklaim patung senilai 1,2 juta peso (25.000 dolar AS) itu, “dibawa pergi oleh orang tak dikenal dari studionya”.

Setelah monumen itu disingkirkan, seorang anggota parlemen Filipina menerima info yang belum diverifikasi bahwa Presiden ADB Takehiko Nakao, dengan tegas mengatakan kepada Duterte bahwa membongkar patung itu adalah “syarat pinjaman untuk pembangunan kereta bawah tanah” di Manila.

Pada Jumat lalu, Direktur Media dan Hubungan Eksternal ADB, David Kruger,  mengatakan hal tersebut “tidak benar”.

“Tidak seorang pun di ADB yang pernah membuat pernyataan seperti itu. Kami tidak dan tidak akan menempatkan persyaratan seperti itu pada proyek pinjaman mana pun di Filipina. Semua dokumen pinjaman proyek diungkapkan kepada publik untuk transparansi.”

Kruger menambahkan bahwa bank tersebut “tidak terlibat dalam negosiasi pinjaman untuk proyek kereta bawah tanah di Manila pada 2018”. Minggu lalu, mesin bor terowongan 700 ton pertama untuk proyek kereta bawah tanah tiba di Manila, tiga tahun setelah Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), bukan ADB, setuju untuk meminjamkan 104,5 miliar yen (1 miliar dolar AS) untuk pembangunannya.

Namun, pemerintah Jepang secara terbuka menyuarakan penentangannya terhadap segala jenis peringatan yang menggambarkan pelecehan militer terhadap wanita Filipina.

Pada 9 Januari 2018–sebulan setelah patung itu diresmikan di Manila– pemerintah di bawah mantan perdana menteri Shinzo Abe mengirim delegasi tingkat tinggi yang dipimpin oleh Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi, Seiko Noda, ke Manila untuk memberi “panggilan kehormatan” kepada Duterte , menurut Kyodo News.

Noda kemudian mengatakan kepada media Jepang bahwa dia terus terang mengatakan kepada Duterte,”Menyesalkan patung semacam ini tiba-tiba muncul.” Konon, Duterte mengatakan dia memahami kekhawatiran Tokyo.

Menteri Luar Negeri Duterte pada saat itu, Alan Peter Cayetano, juga memperingatkan tentang pengaruh patung tersebut, dengan mengatakan “Anda tidak dapat memperkuat hubungan Anda dalam jangka panjang jika Anda terus mengemukakan hal-hal yang menurut Anda sudah diselesaikan.”

Tokyo adalah sumber bantuan pembangunan resmi terbesar di Manila, yang merupakan 39 persen dari semua ODA, atau pinjaman dan hibah sebesar 8,5 miliar Dolar AS, pada tahun 2019. ADB yang dipimpin Jepang menyumbang lagi sebesar 5,7 miliar dolar AS atau 26 persen dari total.

Namun, Tokyo tidak selesai memprotes. Pada Januari 2019, patung perunggu kedua yang lebih kecil yang didedikasikan untuk budak seks masa perang–memperlihatkan seorang wanita muda yang duduk dengan tangan di pangkuannya–dipindahkan oleh seorang walikota di Provinsi Laguna tenggara Manila dua hari setelah diresmikan, dan dimasukkan ke dalam properti lingkungan sebuah gereja.

Ini terjadi setelah Kedutaan Besar Jepang di Manila mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, “Kami percaya bahwa pendirian patung ‘wanita penghibur’ di negara lain, termasuk kasus ini, sangat mengecewakan, tidak sesuai dengan (keinginan) pemerintah Jepang”, tulis The Daily Manila Shimbun.

Secara kebetulan, Laguna memiliki taman peringatan seluas 11 hektare yang dibangun Jepang untuk korban perangnya. Pada tahun 2016, Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko pergi ke sana untuk mempersembahkan bunga.

Kaisa dan kelompok lain seperti Lila Pilipina dan Flowers4Lolas menuntut untuk mengetahui mengapa pemerintah mempertanyakan patung-patung yang “mengenang penderitaan dan pengorbanan ibu Filipina kami, namun mengizinkan keberadaan tempat suci yang memperingati tentara yang membunuh rekan senegara kami”.

Yang terkenal, kata Ang-See, adalah Kuil Peringatan Perdamaian Kamikaze di Mabalacat, Pampanga, di bekas lapangan terbang tempat pilot bunuh diri Jepang lepas landas.

Menurut sejarawan perang Filipina Ricardo Jose, tempat suci tersebut diizinkan oleh diktator Ferdinand Marcos “yang ingin membangun hubungan yang lebih kuat dengan Jepang. Itu sangat berarti bagi mereka karena ini adalah medan pertempuran terbesar bagi Jepang selama perang. Mereka kehilangan begitu banyak orang di sini ”.

Jose, yang memiliki gelar PhD dalam bidang sejarah dari Tokyo University of Foreign Studies, mengatakan pada This Week in Asia bahwa pemerintah Jepang tetap peka terhadap masalah “wanita penghibur”.

“Mereka memiliki mentalitas korban karena kalah perang. Bagi Jepang, secara teknis, semua perang diselesaikan ketika (1951) Perjanjian San Francisco diratifikasi. ” Ini mengakhiri pendudukan AS di Jepang dengan imbalan penerimaan Jepang atas putusan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh.

Pengadilan militer, bagaimanapun, tidak mencakup perbudakan seks meskipun beberapa wanita bersaksi tentang pemerkosaan, katanya. Kesaksian ini, yang disimpan di Arsip Nasional AS, tetap disegel.

Jose tidak akan mengomentari artikel baru-baru ini oleh profesor hukum Harvard, Mark Ramseyer yang telah menyebabkan kontroversi di Korea Selatan dengan menyatakan bahwa “wanita penghibur” sebenarnya bersedia, karena mereka pelacur bayaran yang dikontrak oleh perekrut swasta dan tidak dipaksa untuk bekerja di rumah pelacuran militer Jepang.

Randy David, profesor emeritus sosiologi di Universitas Filipina, mengenang ada dua jenis “wanita penghibur” di negara itu. “Karayuki” dibawa dari luar negeri untuk menjadi “budak seks … untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang”. Jenis lainnya “ditangkap di komunitas mereka, bertentangan dengan keinginan mereka, disimpan sebagai budak seks. Mereka tidak dibayar”.

Jose setuju dengan ini, menambahkan ada cukup banyak buku yang menggunakan bahan arsip untuk menunjukkan bahwa apa yang disebut “stasiun penghibur” telah memaksa wanita untuk menjadi budak seks.

Misalnya, “Japan’s Comfort Women”, yang ditulis pada 2002 oleh profesor sejarah Yuki Tanaka dari Institut Perdamaian Hiroshima, mencatat bahwa 51 kesaksian wanita penghibur di Filipina menemukan “para korban diculik oleh tentara Jepang dari rumah, tempat kerja, atau saat berjalan di jalan… dibawa ke garnisun Jepang di dekatnya, di mana mereka diperkosa hari demi hari”.

Biasanya, sekitar 10 gadis mulai dari 10 hingga 17 akan digunakan secara eksklusif untuk unit ukuran perusahaan dan “akan diperkosa oleh lima hingga 10 tentara setiap hari. Tidak ada korban yang pernah dibayar dan ada pula yang dipaksa memasak dan mencuci,”tulis Tanaka.

Dokumen

Jose mengatakan bahwa dia mengenal almarhum sejarawan Amerika Grant Goodman yang mengarang cerita di awal 1990-an tentang keberadaan rumah pelacuran tentara Jepang di Manila. Goodman adalah penerjemah untuk tentara AS yang ditugaskan ke Filipina pada tahun 1945. Dokumen terjemahan Jepang bertahan karena Goodman telah mengirimkan salinannya ke rumahnya di AS.

Salah satu dokumen yang diterjemahkan oleh Goodman mengungkapkan bahwa di Manila saja, militer Jepang memiliki 17 “stasiun penghibur” yang dikelola oleh 1.064 wanita penghibur untuk penggunaan eksklusif tentara, ditambah empat “tongkat” perwira dengan lebih dari 120 wanita.

Dokumen lain, mengutip seorang pemilik rumah bordil yang ditangkap, menyatakan: “Setiap ‘gadis penghibur’ dipekerjakan dengan persyaratan kontrak berikut … Ketika seorang gadis dapat membayar kembali sejumlah uang yang dibayarkan kepada keluarganya, ditambah bunga, dia harus diberi sebuah tiket pulang pergi gratis ke Korea, dan kemudian dianggap gratis.”

Pada awal 1990-an, pemerintah Jepang mengeluarkan serangkaian permintaan maaf atas masalah “wanita penghibur” setelah sejarawan Yoshimi Yoshiaki menemukan sebuah dokumen berjudul “Regarding the Recruitment of Women for Military Brothels ” di perpustakaan Badan Bela Diri Jepang.

Namun sikap resmi ini secara dramatis terbalik pada tahun 2007 ketika Abe mengatakan tidak ada bukti bahwa militer telah menyimpan budak seks. Pada 2014, pemerintah Abe “berjanji untuk melakukan kampanye untuk mengoreksi informasi ‘salah’ yang beredar di seluruh dunia”, sebagaimana ditulis The Japan Times.

Terlepas dari kenyataan bahwa salah satu pendahulu Abe, Yasuhiro Nakasone, telah menulis dalam memoarnya, The Never Ending Navy, bahwa sebagai seorang perwira muda angkatan laut ia melihat bahwa “beberapa tentara mulai menyerang para wanita dan berjudi. Jadi saya berusaha keras untuk membangun stasiun kenyamanan.”

Ketika wartawan kemudian bertanya kepadanya tentang hal ini, Nakasone menjawab menurut The Japan Times: “Sebagai orang Jepang, saya pikir itu adalah sesuatu yang Jepang harus minta maaf … dan minta maaf berkali-kali.” [South China Morning Post]