Pemerintahan Presiden Biden akan memberikan bantuan 235 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,4 triliun untuk pengungsi Palestina. Dana tersebut dipotong di masa Presiden Trump. Sementara langkah itu segera membuat pemerintah Israel mengaku kecewa.
JERNIH–Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu (7/4) waktu setempat, menjanjikan bantuan sebesar 235 juta atau Rp 3,4 triliun kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) untuk pengungsi Palestina.
Pemulihan bantuan yang sebelumnya dipotong mantan Presiden Donald Trump tersebut dikecam oleh pemerintah Israel.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan, dana tersebut untuk membantu para pengungsi Palestina yang sangat membutuhkan pertolongan, mendorong perkembangan ekonomi, mendukung perdamaian Israel-Palestina, serta melanjutkan koordinasi keamanan dan stabilitas.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan, pihaknya akan menyumbang 150 juta dolar AS (Rp 2,1 triliun) untuk badan PBB itu, dan memberikan tambahan 75 juta dolar (Rp 1 triliun) untuk membantu perekonomian dan pembangunan di Tepi Barat dan Gaza, serta lebih dari 10 juta dolar AS (Rp 145,8 miliar) untuk upaya perdamaian.
UNRWA memberikan bantuan kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan di seluruh Timur Tengah. Secara historis, UNRWA memang mengandalkan AS sebagai donor utamanya. Namun, saat pemerintahan Trump, AS menghentikan dana bantuan pada tahun 2018.
Israel kecewa
Pemerintah Israel sempat menahan diri untuk tidak mengkritik tindakan Presiden Biden, tetapi ketika pemberian bantuan itu disahkan, mereka menyambutnya dengan kemarahan.
“Saya menyatakan kekecewaan dan keberatan atas keputusan memperbarui pendanaan UNRWA tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa reformasi tertentu, termasuk menghentikan hasutan dan menghapus konten anti-Semit dari kurikulum pendidikan Palestina dilakukan,” kata Gilad Erdan, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Haiat, juga mengungkapkan kekecewaan pemerintah Israel. “Tindakan UNRWA justru melanggengkan konflik daripada membantu menyelesaikannya.”
Sementara di Palestina, rencana bantuan itu disambut suka cita. “Kami sangat menunggu momen ini, tidak hanya bantuan keuangan, tetapi juga hubungan politik dengan Amerika Serikat yang memungkinkan rakyat Palestina mencapai hak mereka yang sah sebagai sebuah negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya,” kata Mohammed Shtayyeh, Perdana Menteri Palestina.
“Ada sejumlah negara berusaha mengurangi atau menghentikan kontribusi kepada UNRWA,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan. “Kami berharap keputusan Amerika akan membuat negara lain bergabung kembali.”
Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan, bantuan yang dijanjikan demi “melayani kepentingan dan nilai penting AS” sebagai “cara untuk maju menuju solusi dua negara yang dinegosiasikan.”
Selain itu, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas juga memuji dukungan baru Washington untuk UNRWA. “Karena tantangan semakin berat di saat pandemi, maka pengumuman pemerintah AS datang di saat yang tepat bagi mereka yang terkena dampak di kawasan itu,” kata Maas dalam sebuah pernyataan. [AFP/DPA/Reuters]
