JAKARTA – Sejumlah Ormas Islam beberapa waktu lalu memprotes perhelatan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Bahkan meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencabut izin tersebut. Hal itu dinilai kegiatan tersebut sarat maksiat, seperti adanya peredaran narkoba, seks bebas, dan konsumsi minuman keras.
Front Pembela Islam (FPI) mengklaim menemukan beberapa barang bukti pada DWP tersebut, seperti kondom hingga minuman keras. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal memanggil Panitia DWP 2019.
Anies bakal mempertanyakan komitmen mereka sejak awal sebagai syarat diperbolehkannya acara musik tersebut di gelar di Jakarta. “Jadi penyelenggara memiliki komitmen sebelum penyelenggaraan, mereka menandatangani komitmen itu,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Komitmen yang dimaksud Anies yakni tidak ada kegiatan yang dapat merusak moral, seperti narkoba, miras, dan seks bebas elama acara berlangsung yang digelar 13-15 Desember 2019 lalu.
“Akan dilakukan pemanggilan untuk ditunjukkan ini komitmennya dibandingkan dengan kenyataannya nanti kita lakukan penilaian,” katanya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud), Sri Haryati, mengaku belum mengetahui barang bukti apa saja yang diberikan FPI kepada pemerintah DKI. Meski demikian, investigasi tengah dilakukan dengan melibatkan Inspektorat, Dinas Pariwisata, Satpol PP, dan dinas terkait.
“Rencananya tim Pemprov sedang melakukan investigasi, evaluasi. Nanti melibatkan inspektorat, Dinas Pariwisata, Satpol PP, dan lainnya,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/12/2019).
Ia mengatakan, pengumpulan data bisa rampung pekan depan. Jika selesai, maka pihaknya bakal memanggil pelaksana kegiatan DWP 2019. “Kami akan pelajari dan juga mengumpulkan beberapa informasi lainnya,” katanya.
Sekretaris Umum FPI, Munarman, sebelumnya mengklaim menemukan barang bukti jika kegiatan DWP melanggar komitmennya. “Minuman keras, kondom dan beberapa lainnya. Barangnya ada sama kami,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Temuan itu, lanjut Munarman, telah disampaikan kepada Anies Baswedan. Bahkan sempat meminta agar kegiatan bersifat hedonisme tak lagi diberi izin.
“FPI bersama para alim ulama sudah bertemu Gubernur DKI Selasa kemarin, dan sudah menyampaikan bukti-bukti berbagai barang haram yang dijual di dalam area DWP,” katanya. [Fan]
