Impor Liquid Petroleum Gas (LPG) setiap tahun mencapai Rp80 triliun dari kebutuhan Rp100 triliun. Untuk bisa dikonsumsi masyarakat, pemerintah juga harus menyalurkan subsidi hingga Rp60-70 triliun.
MUARA ENIM – Impor Liquid Petroleum Gas (LPG) setiap tahun mencapai Rp80 triliun dari kebutuhan Rp100 triliun. Untuk bisa dikonsumsi masyarakat, pemerintah juga harus menyalurkan subsidi hingga Rp60-70 triliun.
Oleh karena itu, Pemerintah mendorong program hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri, agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah yang mampu menggantikan bahan setengah jadi atau barang jadi yang diimpor dari luar negeri.
“Apakah ini mau kita teruskan? impor terus?,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat meresmikan pembangunan proyek hilirisasi batu bara menjadi produk dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1).
“Alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka waktu yang panjang belum bisa dimulai, hari ini bisa kita mulai groundbreaking (pembangunan) proyek hilirisasi batu bara menjadi DME,” lanjutnya.
Menurut Jokowi, dirinya sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya proyek hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam agar Indonesia mampu mengurangi impor.
Sebab, dengan hilirisasi batu bara menjadi DME, diharapkan Indonesia mampu mengurangi penggunaan LPG yang setiap tahun harus diimpor dengan nilai impor mencapai Rp80 triliun.
“Kita memiliki bahan bakunya, raw material-nya (bahan mentah), yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan LPG, tadi saya sudah melihat bagaimana api dari DME untuk masak, api dari LPG untuk masak, sama saja,” kata dia.
Apabila impor dapat terus dikurangi, maka neraca barang dan jasa yang terekam dalam neraca transaksi berjalan akan terus membaik. Karena itu, proyek hilirisasi batu bara diharapkan dapat mengurangi impor gas.
“Ini yang terus kita kejar. Selain bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena tidak impor, memperbaiki neraca transaksi berjalan kita juga karena tidak impor,” katanya.
