Menolak memberikan penjelasan teknis, mengorbankan marwah budaya Jawa Timur sebagai tameng defensif, lalu melempar ‘sayembara’ saat terdesak. Gaya komunikasi Menteri Dody Hanggodo membuktikan satu hal: panggung negara kini dikelola dengan refleks warung kopi.
WWW.JERNIH.CO – “Seolah seluruh warga bangsa diwajibkan memaklumi ritme, kerumitan, dan watak personal sang pejabat beserta lembaganya—sebuah pembalikan logika publik di mana rakyatlah yang diminta berempati kepada penguasa.”
Komunikasi seorang pejabat publik sejatinya bukan cuma urusan membagikan informasi teknis, melainkan panggung utama untuk membuktikan akuntabilitas dan empati negara kepada warganya. Namun publik justru disuguhkan fenomena yang menggelitik sekaligus memprihatinkan dari gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.
Di tengah derasnya sorotan masyarakat terhadap efektivitas dan kinerja kementeriannya, alih-alih hadir dengan penjelasan teknis yang lugas, terstruktur, dan menenangkan, tanggapan yang muncul justru berlindung di balik pengakuan bahwa ia adalah “orang Jawa Timur yang kaku dan ‘langsungan'”.
Tidak berhenti di situ, muncul pula tindakan defensif berupa wacana “sayembara”. Ada narasi tersirat yang merusak fungsi paling mendasar dari komunikasi publik: seolah-olah seluruh masyarakat yang harus beradaptasi dan memahami dirinya serta institusi yang dipimpinnya.
Jika dibedah via kacamata teori komunikasi modern, pola retorika semacam ini jelas gagal memenuhi standar komunikasi publik yang persuasif. Lebih jauh lagi, gaya komunikasi tersebut menyisakan lubang besar dalam efektivitas kepemimpinan publik sekaligus merusak ekspektasi rasional warga negara terhadap pemerintahannya.
Salah satu strategi defensif paling mencolok dari Menteri Dody adalah ketika ia berlindung di balik identitas kedaerahan dengan mengklaim dirinya sebagai “orang Jawa Timur” untuk memaklumi gaya bicaranya yang kaku, blak-blakan, dan tanpa basa-basi. Seolah-olah, label kedaerahan tersebut dapat dijadikan lisensi mutlak untuk mengabaikan norma kecakapan diplomasi publik.
Secara kritis, narasi ini merupakan sebuah bentuk ketersesatan logika atau fallacy of generalization yang justru merendahkan entitas budaya itu sendiri. Karakternya yang kaku, defensif, dan tidak persuasif diproyeksikan seolah-olah mewakili sifat kolektif masyarakat Jawa Timur.
Padahal, budaya Jawa Timur (seperti tradisi Suroboyoan atau Arekan) dikenal blak-blakan dalam artian egaliter, jujur, dan solutif—bukan berarti tidak beretika, abai pada substansi, atau kaku tanpa empati. Menjadikan kedaerahan sebagai perisai atas keterbatasan diri dalam berkomunikasi justru mendegradasi nilai-nilai kejujuran dan kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa Timur itu sendiri.
Bila dibedah menggunakan kerangka klasik Retorika Aristoteles dan teori Komunikasi Persuasif, gaya komunikasi Menteri Dody mengalami kekosongan di tiga pilar utamanya. Yakni kekosongan Ethos (kredibilitas). Kredibilitas seorang Menteri PU seharusnya dibangun di atas penguasaan data, solusi teknis yang presisi, dan kejelasan arah kebijakan. Ketika substansi justru diganti dengan kebiasaan “ngeles”, sikap minta dimaklumi, atau wacana yang cenderung infantil seperti melempar sayembara, kredibilitas menteri sebagai teknokrat runtuh seketika di mata publik.
Lalu abainya pilar Pathos (empati dan koneksi emosional). Warga negara membutuhkan kepastian dari kementerian strategis penopang infrastruktur. Narasi yang malah menuntut masyarakat untuk memahami kerumitan internal institusi—alih-alih menunjukkan pemahaman atas beban rakyat—jelas memutus tali empati dan menciptakan jarak psikologis yang dingin antara pejabat dan publiknya.
Pun hilangnya Logos (logika dan kejelasan). Dalam teori informasi, fungsi utama pejabat publik adalah uncertainty reduction atau menurunkan tingkat ketidakpastian masyarakat. Ketika ditanya soal kinerja atau persoalan infrastruktur yang terbengkalai, publik membutuhkan penjelasan kausalitas yang rasional. Atau bila ia dirundung hujatan juga serangan hoaks yang menderas, wacana “menggelar sayembara” menohok diri sendiri. Apa lagi jika ia tak memiliki sejumlah bahan dan data untuk menentang hoaks, artinya sama saja menuapkan persoalan ke langit.
Langkah melemparkan ide “sayembara” atau menantang publik secara sekilas mungkin dikesankan sebagai bentuk keterbukaan atau partisipasi publik. Namun dalam teori komunikasi krisis, langkah ini tergolong gaya komunikasi defensif yang sangat kontraproduktif. Sayembara oleh instrumen negara seharusnya diposisikan sebagai wadah inovasi murni, bukan pengakuan implisit atas ketidakmampuan seorang menteri dalam menjelaskan atau menyelesaikan persoalan di tubuh kementeriannya sendiri.
Ketika seorang menteri yang dibekali ribuan SDM ahli, pakar teknis, dan anggaran triliunan rupiah justru merespons kritik dengan komplain terselubung—seolah masyarakat tidak paham betapa beratnya beban kementerian—terjadilah anomali komunikasi. Publik tidak disewa untuk memaklumi kerumitan birokrasi; publik membayar pejabat untuk menyelesaikan kerumitan tersebut.
Komunikasi publik seorang menteri bukanlah pembicaraan di warung kopi yang bisa dengan gampang dijustifikasi dengan alasan “saya memang orangnya begini”. Di era transparansi digital yang serba cepat, masyarakat membutuhkan pejabat yang mampu mempraktikkan Empat Standar Komunikasi Efektif (Sperry, 1997);
Clarity (kejelasan), yaitu menyampaikan masalah dan solusi secara gamblang tanpa berputar-putar pada narasi personal atau defensif kedaerahan. Consistency (konsistensi), berupa sikap retoris yang selaras dengan tanggung jawab dan bobot jabatan yang diembannya. Constructive (konstruktif), yakni memberikan respons yang membangun kepercayaan publik (trust building), bukan gagasan spontan yang memicu kegaduhan baru. Dan, Empathy (empati), yaitu memahami betul ekspektasi masyarakat yang sedang membutuhkan kepastian dari negara.
Menjadi figur yang “langsungan” atau straightforward adalah gaya kepemimpinan yang sah-sah saja, bahkan bisa menjadi kekuatan besar jika diimbangi dengan substansi dan empati yang kuat. Namun, menjadikannya alasan untuk memaklumi gaya komunikasi yang tidak persuasif, tidak normatif, serta abai memberikan penjelasan teknis adalah sebuah kekeliruan fatal.(*)
BACA JUGA: Menyoal Etika Surat Dinas Menteri PU, Boyong Keluarga ke AS Pakai Dana Pribadi, Tetap Panen Kritik
