“Solusi yang pas adalah menyusun ulang prioritas pembelanjaan modernisasi Alutsista dan memilih kembali produsen-produsen yang lebih kooperatif dan suportif terhadap kondisi Indonesia”
JAKARTA – Anggaran belanja rutin Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mencapai 75 persen, rupanya menjadi perhatian Komisi I DPR RI, sebab hanya 25 persen dari anggaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI.
Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, mengatakan kondisi tersebut perlu dievaluasi. Apalagi penguatan Alutsista merupakan keniscayaan untuk menjaga kedaulatan bangsa.
“Solusi yang pas adalah menyusun ulang prioritas pembelanjaan modernisasi Alutsista dan memilih kembali produsen-produsen yang lebih kooperatif dan suportif terhadap kondisi Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Minggu (15/11/2021).
Oleh karena itu, pihaknya bakal menunggu Kementerian Pertahanan berkonsultasi mengenai penganggaran, dengan harapannya dana yang digunakan dapat memacu modernisasi Alutsista.
“Kita mesti menunggu usulan Kemenhan,” katanya.
Sementara, pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, menjelaskan penggunaan anggaran di kementerian pimpinan Prabowo Subianto mesti diperbaiki, agar fokus penguatan Alutsista tidak terhambat.
“Kondisi ini konsekuensi dari defence follow budget (kekuatan militer mengacu pada ketersediaan anggaran) dan bukan follow threats (mengacu pada kebutuhan penguatan alutsista),” kata Connie.
Menurut dia, Kemenhan dapat mengambil pelajaran dari Kepolisian yang menggunakan pendekatan alokasi anggaran, mengacu pada tantangan keamanan. Jika hal ini dapat dilaksanakan, modernisasi alutsista akan terwujud lebih cepat.
TNI sebagai pengguna Alutsista, lanjut Connie, membutuhkan paradigma baru dan doktrin baru. “Itu untuk menyambut proyeksi pertahanan negara sesuai visi outward looking defence,” ujarnya.
