Kebijakan ini memicu terciptanya “sistem paralel” yang memicu monopoli, melonjaknya harga barang, dan memperdalam jurang ketimpangan di tengah populasi Gaza yang sedang berjuang melawan kelaparan, kemiskinan, dan cuaca dingin ekstrem akibat perang.
JERNIH – Sebuah laporan investigasi terbaru dari The Guardian mengungkap praktik diskriminatif militer Israel dalam mengelola arus barang ke Jalur Gaza. Israel dilaporkan mengizinkan pedagang lokal untuk mengimpor pasokan esensial tertentu secara komersial, namun secara bersamaan melarang lembaga bantuan kemanusiaan internasional untuk membawa barang yang sama.
Kebijakan ini memicu terciptanya “sistem paralel” yang memicu monopoli, melonjaknya harga barang, dan memperdalam jurang ketimpangan di tengah populasi Gaza yang sedang berjuang melawan kelaparan, kemiskinan, dan cuaca dingin ekstrem akibat perang.
Berdasarkan laporan tersebut, Israel memasukkan daftar panjang barang-barang kebutuhan pokok dalam kategori “barang terlarang” bagi lembaga bantuan, termasuk generator listrik dan tiang tenda berbahan logam. Pemerintah Israel berdalih bahwa material tersebut berisiko digunakan oleh Hamas atau faksi bersenjata lainnya.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kontradiksi yang mengejutkan. Menurut laporan itu, ternyata jalur terbuka untuk pedagang. Selama setidaknya satu bulan terakhir, pedagang swasta diizinkan membawa masuk generator dan tiang logam melalui jalur komersial.
Barang-barang ini melewati tiga pos pemeriksaan Israel yang dijaga ketat—pos yang sama yang memblokir truk-truk bantuan kemanusiaan seperti pasar gelap berlisensi. Akibat pembatasan bagi lembaga bantuan, barang-barang ini hanya tersedia di pasar bebas dengan harga yang sangat mahal, memberikan keuntungan besar bagi segelintir pedagang Israel dan Palestina.
“Sangat sulit dipercaya bahwa otoritas Israel tidak tahu barang-barang ini ada di dalam Gaza. Keputusan untuk mengizinkan masuknya barang melalui saluran komersial sementara melarang lembaga kemanusiaan adalah hal yang mengejutkan,” ujar seorang sumber diplomatik kepada The Guardian.
Musim Dingin Mematikan di Tenda Pengungsian
Dampak dari pelarangan tiang tenda logam sangat terasa di musim dingin ini. Tiang kayu yang diizinkan bagi lembaga bantuan tidak cukup kuat menahan badai, menyebabkan banyak tenda pengungsi hancur.
Dalam beberapa pekan terakhir, cuaca ekstrem telah menewaskan sedikitnya 17 warga Palestina, termasuk bayi. Pejabat AS dilaporkan telah menyusun daftar berisi belasan barang bantuan esensial, dengan tiang tenda di urutan teratas, untuk dihapus dari daftar larangan Israel. Namun hingga kini, Israel belum mencabut larangan tersebut.
Di sisi diplomatik, muncul secercah harapan terkait akses logistik. Laporan media Israel, Kan 11, menyebutkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang bersiap untuk membuka kembali penyeberangan Rafah di kedua arah.
Keputusan ini disebut-sebut sebagai hasil tekanan langsung dari Presiden AS Donald Trump saat keduanya bertemu di Florida baru-baru ini. Selama ini, gerbang Rafah lebih banyak digunakan untuk akses keluar warga Palestina, yang memicu ketakutan akan pengusiran permanen. Pembukaan kembali gerbang ini diharapkan dapat memulihkan arus bantuan yang tersendat selama 12 minggu masa gencatan senjata yang kerap dilanggar.
Hingga saat ini, lebih dari 71.000 warga Palestina telah tewas dalam perang yang telah berlangsung selama dua tahun tersebut. Meski kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 seharusnya menjamin masuknya bantuan dalam jumlah cukup untuk 2 juta penduduk, blokade yang selektif ini justru memperpanjang penderitaan warga sipil di Gaza.
