“Dengan bisa saling berkolaborasi dan bekerjasama, segala macam potensi yang bertentangan dengan ideologi negara dapat terkikis”
BANDUNG – Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus terus dijaga seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah. Untuk itu, dalam merawat Pancasila perlu berkolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena dengan bisa saling berkolaborasi dan bekerjasama, segala macam potensi yang bertentangan dengan ideologi negara dapat terkikis.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Komjen Pol Boy Rafli Amar, usai acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kesbangbol se-Jawa Barat di Bandung, Rabu (12/1/2022).
Ideologi radikal terorisme, kata Boy, merupakan suatu paham yang menganut kekerasan sebagai tindakan pembenaran. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tetap teguh pada nilai luhur bangsa, khususnya Pancasila.
“Ideologi terorisme adalah ideologi yang berbasis kekerasan, bisa memapar masyarakat, siapa saja bisa terpapar. Mau itu tua, muda, TNI-Polri, ASN juga bisa terpapar,” kata dia.
Untuk mencapai hal tersebut, pihaknya mendiskusikan dan membahas rencana program berkaitan dengan kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Apalagi salah satu lokasi Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) yang disusun BNPT ada di Jawa Barat yakni di Kabupaten Garut.
Pihaknya juga akan mengembangkan narasi ke-Indonesiaan yang dapat diakses oleh generasi muda bangsa melalui media sosial.
“BNPT bersinergi dengan komunitas menyusun konten kreatif, bertema bagian dari NKRI. Kami juga punya Duta Damai (Dunia Maya). Selain itu, penutupan akun yang sifatnya radikalisme telah dilakukan secara berkesinambungan oleh pihak Kominfo, karena hal itu sudah diatur melalui UU No 11 tahun 2008 (ITE),” katanya.
Olehnya itu, penanganan paham radikal dan terorisme perlu dilakukan, dengan konsep penanggulangan berbasis semangat atau berpola pentahelix yakni, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, termasuk kalangan media..
“Kenapa media ? Karena di era digitalisasi seperti sekarang ini, paham radikal terorisme mudah tersampaikan ke generasi muda yang dalam kondisi labil dan serba ingin tahu,” ujar dia.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan Provinsi Jawa Barat seringkali menjadi objek dari ideologi-ideologi yang bertentangan Pancasila. Untuk itu, pihaknya bersama BNPT sepakat bekerja sama dalam upaya pencegahan aksi terorisme serta program deradikalisasi.
Ia menambahkan, Pemprov Jabar telah memiliki beragam program pencegahan terorisme agar tidak terpapar kepada anak-anak muda. Salah satunya, kemah kebangsaan yang menyasar anak muda.
“Saya juga sudah melantik 1.100 Duta Pancasila dan juga Duta Bela Negara,” kata dia.
Tak hanya itu, program Ajengan Masuk Sekolah juga diterapkan, untuk memberikan narasi menangkal segala potensi ceramah bermuatan narasi yang hendak menggeser ke-Pancasilaan ke arah radikalisasi.
Bahkan terdapat sekolah untuk ibu-ibu atau emak-emak dengan kurikulum tentang radikalisme. “Hal-hal itu dilakukan di Jabar supaya jangan ada kejadian seperti di tahun 2000-an, yang tetangganya merakit bom karena tidak hafal atau tidak peduli kalau itu perbuatan terorisme,” kata Kang Emil.
Kemudian, program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) untuk memberikan edukasi kepada perempuan di Jabar. “Seperti Program Sekoper Cinta, salah satu kurikulumnya adalah deteksi radikalisme. Program-program ini insya allah akan membawa Jawa Barat 2022 gas pol melawan radikalisme,” katanya.
