Manila — Cina membangun dua distrik pemerintahan di gugusan pulau karang di Laut Cina Selatan. Filipina protes keras.
Dua distrik itu, didirikan awal bulan ini, adalah Nansha atau Kepulauan Spratly, dan Xisha (Kepulauan Paracel). Keduanya berada di bawah yurisdiksi administratif Kota Sansha — kota berpemerintahan sendiri.
Kementerian Luar Negeri Filipina (DFA) tidak mengakui kota Sansha, dan unit-unit di bawahnya, karena status Kepulauan Spratly masih sengketa. Manila juga menolak menggunakan nama Laut Cina Selatan, dan secara resmi menyebut kawasan itu Laut Filipina Barat.
“Manila telah memprotes pembentukan Kota Sansha sejak 2012, dan luasnya yurisdiksi administratif yang meliputi wilayah Filipina dan zona maritim Laut Filipina Barat,” demikian pernyataan DFA seperti dikutip philstar.com
Pembentukan distrik Nansha juga melanggar kedaulatan wilayah Filipina atas Kepulauan Kalayan (KIG) dan Bajo de Masinloc atau Scarborough Shoal.
Filipina menyeru Cina mematuhi hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Internasional (Unclos), serta Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan, terutama paragraf 5, yang berbunyi pihak-pihak yang bersengketa hendaknya menahan diri untuk tidak memperumit perselisihan.
