- Pemprov NTB menggunakan alat produksi inovasi lokal.
- Program ini dicemooh, tapi Pemprov NTB tak peduli karena karena multiplier effect penggunaan alat produksi lokal sangat luar biasa.
- Kini, semua orang memuji. UMKM NTB bangkit, dan Presiden Joko Widodo meminta semua daerah meniru langkah NTB.
Mataram — Belum sepenuhnya pulih dari trauma sosial dan kerusakan akibat gempa bumi tahun lalu, muncul tekanan ekonomi akibat covid-19, namun Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) justru mencatat kebangkitan Industri Kecil dan Menengah/Usaha Mikro Kecil dan Menngah (IKM/UMKM). Presiden Jokowi secara khusus meminta daerah lain meniru langkah Pemda NTB.
Melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, IKM/UMKM NTB bangkit. Anggaran Covid-19 sejumlah Rp 325 Milyar selama 3 bulan yang dikucurkan pemerintah pusat, dibelanjakan sembako produk UMKM. Menariknya, sebagian alat produksi IKM/UMKM adalah inovasi pelaku usaha lokal.
Alat produksi sederhana, menghasilkan barang yang juga tidak sempurna, bahkan cenderung mahal dibandingkan barang pabrikan. Tetapi pemerintah daerah bersikeras pada keputusannya, karena menghasilkan multiplier effect signifikan.
Banyak kritikan atas kebijakan ini, tapi Gubernur NTB DR. Zulkieflimansyah menjawab semua itu di banyak kanal media, grup WhatsUp, dan media sosial. Ia mengakui JPS Gemilang mendapat cemoohan, karena terdapat kelemahan data penerima dan peserta.
Namun pada JPS Gemilang tahpa kedua, data diperbaiki. Jumlah peserta maupun jenis produk bertambah. Sebelumnya, hanya ada sekitar 500-an UMKM, kini melonjak menjadi 3.271. Kritikan dan celaan hilang. Pengusaha kecil itu bersuka ria mendapat dana segar dari belanja JPS.
Mereka menggunakan kantor desa sebagai jaringan distribusi. Dinas terkait menciptakan aplikasi khusus untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat memperoleh banyak informasi dan pengawasan melalui aplikasi. Setelah itu muncul e-commerce Lapak Desa (Lades), yang membuat semua produk tersedia dipasarkan secara digital, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Memasuki JPS Gemilang ketiga, Presiden Jokowi secara khusus meminta daerah lain mengikuti apa yang dilakukan Pemerintah Daerah NTB. Pujian Presiden tentu bukan cuma karena dana JPS yang dibelanjakan ke UMKM tetapi upaya menjaga semangat kebangkitan terus berlanjut melalui program stimulus. Di antaranya pemberian fasiltas kredit tanpa bunga bertujuan memerangi rentenir.
Menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang ‘Bela dan Beli Produk Lokal’ menjadi payung hukum untuk melindungi pengusaha kecil, Kredit-kredit dengan banyak kemudahan dari Bank Syariah milik daerah, basis pengawasan dan pendampingan menggunakan masjid-masjid.
Seperti diketahui Lombok populer dengan istilah pulau seribu masjid, meski data menunjukkan tidak kurang 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil tersebar di 518 desa di pulau seluas 4.514 kilometer itu.
Visi Zul-Rohmi
Desain besar pengembangan IKM/UMKM sesungguhnya sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Tepatnya ketika pasangan Zul-Rohmi terpilih pada pilkada 2018. Salah satu fokusnya adalah industrialisasi berbasis UMKM.
Industri yang dimaksud Gubernur Zul, dan dijelaskan dalam berbagai kesempatan adalah, bukanlah industri besar dengan cerobong asap dan mesin-masin raksasa, tetapi secara mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. Industri lapis bawah yang menyerap tenaga kerja.
Beberapa tahun sebelum menjadi gubernur, DR Zul, demikian panggilan akrabnya, menggagas berdirinya Universitas Teknik Sumbawa (UTS), yang berkaitan dengan visi industrialisasinya.
Fokus UTS adalah merancang mesin-mesin produksi sederhana yang inovatif; penggilingan padi, pengolah tepung jagung, rumput laut, dan mesin produksi ramah lingkungan bertenaga listrik, alat bajak, mesin pompa air, gudang berpendingin (cold storage) tenaga surya,
mesin pengolah sampah yang menghasilkan listrik. Semua ini sedang berjalan.
Dr Zul juga mengirim putra-putri NTB menuntut ilmu dengan program beasiswa ke berbagai perguruan tinggi terkemuka dalam dan luar negeri. Pengiriman dilakukan melalui Lembanga Pengembangan Pendidikan (LPP) yang didirikan Pemda NTB. Sasaran program adalah generasi muda, dan anggota organisasi kemasyarakatan.
Lainnya, mendirikan Science, Technology, and Industrial Park (STI Park) di Banymulek, Lombok Barat. Lembaga ini menjadi inkubasi bisnis. Jadi, tidak berlebihan jika Gubernur Zul, dalam sebuah kesempatan mengatakan; “Ke depan, industrialisasi menjadi poros NTB.”
Industrialisasi butuh waktu, biaya dan tidak otomatis jadi. “Di dalam proses industrialisasi ada cost of learning yang mahal,” ujarnya kepada media dalam sebuah kesempatan. “Salah satu investasi besar untuk menunjang industrialisasi adalah meningkatkan kapasitas SDM.”
Indikasi kebangkitan UMKM ini sudah teredam Biro Statistik, lewat pertumbuhan ekonomi di atas 12 persen, dan tenaga kerja terserap di atas dua juta, dan terus naik.
Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2020 ini berada pada kisaran 5,6 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi minus 5 persen.
(M. Mada Gandhi)
