Begitu pun dengan keberadaan Mardani dan Khofifah. Hendri bilang keberadaan para politisi di batang tubuh kepengurusan PBNU, jelas-jelas membuktikan kalau NU era Yahyah, ingin membuat jarak yang sama antara NU, agama dan politik.
JERNIH- Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, sudah mengumumkan kepengurusan organisasi yang dipimpinnya periode 2022-2027. Mardani H Maming yang merupakan politisi PDIP, dipercaya sebagai bendahara umum baru.
Selain berlatar politisi, Mardani juga dikenal erat dengan dunia usaha. Dia juga merupakan komisaris PT Batulicin Enam Sembilan, perusahaan yang dirintis Haji Maming dan bergerak di bidang batu bara.
Karirnya sebagai pengusaha, melejit ketika terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada 16-17 September 2019 di Jakarta.
Mardani juga tercatat pernah menjaba sebagai Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada 2010-2015 dan 2016-2018. Seperti diberitakan Detik, sebelum menjadi Bupati, dia pernah duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Fraksi PDIP pada 2009-2010.
Selanjutnya, dalam struktur organisasi PDIP, Mardani diketahui menjabat Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan. Namanya pun, sempat disebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membahas kandidat yang berpotensi maju pada 2024.
Waktu itu, Hasto menyebutkan kalau sejumlah tokoh sudah lahir melalui mekanisme kaderisasai. Selain menyebut Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Prananda Prabowo, Puan Maharani, dan Mardani H Maming.
Di lain pihak, pendiri lembaga survey KedaiKOPI Hendri Satrio menilai, dirangkulnya sejumlah politisi masuk ke dalam kepengurusan PBNU, lantaran Yahya ingin membuat jarak yang sama antara NU, Umat dan dunia politik.
Menurutnya, PBNU di bawah kepemimpinan Yahya, ingin berjarak dengan kepentingan politik. Makanya dia menggaet sejumlah nama ke dalam kepengurusan seperti Saifulla Yusuf, Mardani H Maming, serta Khofifah Indar Parawansa.
“Jadi kelihatannya, PBNU di bawah Kiai Staquf ini tetap akan menghormati kepentingan politik, tetapi tidak ingin masuk terlalu dalam, makanya tetap dijaga tokoh politik hadir di dalam kepengurusan PBNU,” kata Hendri di Jakarta, Rabu (12/1).
Sementara itu, masuknya Saifullah Yusuf ke dalam struktur PBNU sebagai Sekjen, diduga lantaran kemampuannya dalam berogranisasi. Terlebih, Saifullah pernah mengatakan kalau NU tidak sedang baik-baik saja. Makanya digaet untuk membesarkan NU.
Begitu pun dengan keberadaan Mardani dan Khofifah. Hendri bilang keberadaan para politisi di batang tubuh kepengurusan PBNU, jelas-jelas membuktikan kalau NU era Yahyah, ingin membuat jarak yang sama antara NU, agama dan politik.
“Jadi memang masih membingungkan, isinya banyak dari partai politik ternyata. Mungkin itu memiliki jarak yang sama dengan kepentingan politik. Jadi banyak kader partai yang masuk,” katanya.[]
