- Saif al-Islam mempertanyakan mengapa Jenderal Khalifa Haftar nggak dicoret.
- Jenderal Haftar dua kali diadili di Pengadilan Militer dan Sipil
- Pencoretan Saif al-Islam atas desakan seorang jaksa di Tripoli.
JERNIH — Saif al-Islam Gaddafi, putra pemimpin Libya terguling, harus mengakhiri mimpi mengikuri jejak ayahnya, Muammar Gaddafi, memimpin negaranya. Komisi Pemilihan Umum Libya mencoret namanya dari daftar kandidat.
Bersama Saif al-Islam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Libya juga mencoret 25 dari 98 kandidat dengan alasan tidak memenuhi syarat. Namun, Safif al-Islam bisa mengajukan banding di pengadilan.
Pemilu presiden Libya dijadwalkan berlangsung 24 Desember 2021. Saif al-Islam adalah satu dari sejumlah nama besar yang akan bertarung. Lainnya, dalam jumlah puluhan relatif tidak dikenal publik dunia.
KPU Libya mencoret Saif al-Islam setelah seorang jaksa militer di Tripoli mengatakan putra mantan orang kuat itu harus tidak boleh ikut pemilu presiden. Alasannya, ia diadili in absentia tahun 2015 atas kejahatan perang dan pemberontakan 2011 yang menggulingkan ayahnya.
Muammar Gaddafi memerintah Libya selama 40 tahun, sebelum digulingkan dan dibunuh pemberontak dukungan NATO. Sejak saat itu Libya terjerumus ke dalam perang saudara yang menghancurkan.
Saif al-Islam adalah kandidat terpilih dari Front Populer untuk Pembebasan Libya, loyalis ayahnya yang secara resmi didirikan tahun 2016. Dia juga memiliki surat perintah penangkapan yang tertunda atas nama Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag.
Keputusan itu disambut reaksi keras Front Populer. Saif al-Islam mengatakan Jendera Khalifa Haftar dua kali dipidana di Pengadilan Militer 1987 atas penyerahan ke pasukan Chad, dan Pengadilan Sipil tahun 1993, karena merencanakan penggulingan pemeirntah.
Jenderal Haftar, menurut Saif al-Islam, seharusnya juga didiskualifikasi. Belum ada komentar dari KPU Libya.
Haftar, pemimpin angkatan bersenjata pemerintah yang berbasis di Tobruk, mengendalikan sebelah timur Libya. Kritikus menuduhnya memegang kewarganegaraan AS, dan juga tidak memenuhi syarat.
Abdul Hamid Dbeibeh, perdana menteri sementara pemerintah persatuan nasional yang berbasis di Libya, berjanji tidak mencalonkan diri sebagai presiden. Ia juga menolak mengundurkan diri tiga bulan sebelum pemilu presiden seperti yang disyaratkaan.
DK PBB mengeluarkan pernyataan yang menekankan pentingnya pemilihan umum untuk perdamaian dan rekonsiliasi di Libya, serta mendesak semua pihak menghormati hak-hak lawan politik sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara.
