Diplomasi di Ujung Tanduk: Pakistan Ajukan ‘Islamabad Accord’ untuk Akhiri Perang Iran-AS
Dunia kini tengah menahan napas. Di tengah dentuman meriam dan blokade maritim yang melumpuhkan ekonomi global, sebuah titik terang muncul dari Islamabad. Pakistan secara resmi mengajukan proposal dua tahap untuk mengakhiri perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
JERNIH – Pakistan telah menyodorkan kerangka kerja ambisius kepada Teheran dan Washington untuk segera menghentikan permusuhan dan membuka kembali Selat Hormuz. Berdasarkan laporan Reuters dan Axios, Senin (6/4/2026), dokumen kesepakatan tersebut telah dipertukarkan semalam melalui jalur komunikasi elektronik tunggal yang dikelola Pakistan.
Upaya ini melibatkan diplomasi maraton yang dilakukan Panglima Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, yang dikabarkan terjaga “sepanjang malam” untuk berkomunikasi langsung dengan Wakil Presiden AS JD Vance, utusan khusus Steve Witkoff, dan Menlu Iran Abbas Araghchi.
Proposal yang dijuluki sebagai “Islamabad Accord” ini menawarkan pendekatan dua tingkat. Tahap Pertama, gencatan senjata sementara (diusulkan selama 45 hari) yang berlaku segera, diikuti dengan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi lalu lintas minyak dan gas global. Tahap Kedua, jeda waktu 15 hingga 20 hari untuk memfinalisasi kesepakatan komprehensif melalui pertemuan tatap muka di Islamabad.
Kerangka akhir perjanjian ini diproyeksikan mencakup komitmen Iran untuk tidak mengejar senjata nuklir, yang akan ditukar dengan pencabutan sanksi ekonomi dan pencairan aset Iran yang dibekukan.
Meskipun proposal ini terlihat menjanjikan di atas kertas, Teheran menunjukkan sikap sangat berhati-hati. Seorang pejabat senior Iran menegaskan bahwa mereka menolak membuka kembali Selat Hormuz hanya demi “gencatan senjata sementara”.
“Teheran melihat Washington belum siap untuk gencatan senjata permanen,” ujar pejabat tersebut kepada Reuters. Iran menolak ditekan oleh tenggat waktu (deadline) yang ditetapkan AS. Bagi Iran, kalkulasinya jelas: mereka membutuhkan jaminan tertulis bahwa AS dan Israel tidak akan menggunakan masa gencatan senjata untuk menyusun ulang kekuatan (regrouping) dan melancarkan serangan baru di masa depan.
Peran Pakistan sebagai mediator bukanlah hal baru. Sejak 24 Maret 2026, Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah menyatakan kesiapan Islamabad untuk menjadi tuan rumah perundingan damai.
Dukungan terhadap proposal Pakistan ini juga datang dari kekuatan besar lainnya, termasuk China. Namun, hingga Senin sore ini, sumber diplomatik menyebutkan bahwa Iran belum memberikan tanggapan resmi (no commitment) meskipun tekanan sipil dan militer dari para mediator terus meningkat.
Saat ini, Pakistan menjadi satu-satunya saluran komunikasi formal antara Washington dan Teheran. Semua elemen kesepakatan diharapkan dapat disepakati hari ini agar nota kesepahaman (MoU) dapat segera ditandatangani secara elektronik.
