Dengan alasan harus mematuhi undang-undang Cina, beberapa waktu lalu LinkedIn dikritik publik dan organisasi HAM karena memblokir profil jurnalis AS di Cina dan banyak akademisi
JERNIH– Perusahaan raksasa teknologi Microsoft pada Kamis (14/10) lalu mengumumkan untuk menghapus situs jaringan profesional LinkedIn dari pasar Cina akhir tahun ini, seiring berbagai peraturan ketat dari pemerintah Beijing.
Menurut Microsoft perusahaannya akan mengakhiri operasi situs web LinkedIn di negara Tirai Bambu itu karena “lingkungan operasi yang jauh lebih menantang dan persyaratan kepatuhan yang lebih besar di Cina.”
LinkedIn telah dikritik karena memblokir profil jurnalis Amerika Serikat di Cina karena berbagi “konten terlarang.” Akademisi, pegawai pemerintah, dan tokoh lain di platform tersebut juga telah diblokir karena alasan yang sama. Organisasi hak asasi manusia mengutuk upaya sensor situs tersebut.
Linkedin membela tindakan itu dengan mengatakan bahwa platform lokalnya di Cina, yang diluncurkan pada tahun 2014, harus mematuhi undang-undang Cina.
Nantinya platform LinkedIn di Cina akan diganti dengan layanan yang disebut InJobs, jejaring sosial yang menggunakan beberapa fitur LinkedIn, tetapi tidak mengizinkan pengguna untuk memposting konten atau berbagi artikel.
LinkedIn adalah situs media sosial AS terakhir yang masih beroperasi di Cina. Pemerintah Beijing sebelumnya telah memblokir platform populer lainnya seperti Facebook dan Twitter.
Eyck Freymann, seorang peneliti studi Cina dan kandidat doktor di Universitas Oxford di Inggris, mengatakan kepada The Associated Press bahwa LinkedIn pada akhirnya membuat pilihan yang tepat dengan menutup layanannya. Freymann mengaku telah menerima surat dari LinkedIn awal tahun ini yang mengatakan dirinya berbagi “konten terlarang” dan akunnya akan disembunyikan. Dia menyebutnya “memalukan” bahwa LinkedIn terlibat dalam penyensoran penggunanya.
Seluruh situs media sosial tunduk pada aturan ketat di Cina dan diharuskan menyerahkan data pribadi pengguna ketika diminta oleh pemerintah. Platform juga diharuskan untuk menghapus konten sensitif, seperti postingan yang kritis terhadap Partai Komunis Cina yang berkuasa. [AP/AFP/Reuters]
