DPR RI: Koordinasi Polri-PPATK Diperlukan untuk Lancak Aliran Dana Khilafatul Muslimin
“Kita tahu, perkembangan zaman memungkinkan terjadinya transaksi ilegal antar negara yang sangat membahayakan. Karenanya sinergi seperti ini sangat diperlukan. Jadi teroris canggih, namun Polisi dan PPATK lebih canggih”
JERNIH – Kerja sama antara Kepolisian dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat diperlukan, mengingat tindak pidana terorisme di Indonesia sudah semakin canggih.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, merespons upaya Polri dan PPATK melacak aliran dana Khilafatul Muslimin dari luar negeri.
“Kita tahu, perkembangan zaman memungkinkan terjadinya transaksi ilegal antar negara yang sangat membahayakan. Karenanya sinergi seperti ini sangat diperlukan. Jadi teroris canggih, namun Polisi dan PPATK lebih canggih,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/6).
Sahroni berharap, dengan data yang dimiliki Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dan PPATK, bukan hanya melakukan pelacakan saja, namun bisa melakukan pencegahan terhadap aksi terorisme di Indonesia.
Baca Juga: IPO Ramal Empat Menteri Ini Akan Dicopot Jokowi
“Pencegahan diperlukan agar aliran dana mencurigakan yang masuk dan diperuntukkan untuk organisasi-organisasi terorisme di Indonesia bisa dideteksi,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana Khilafatul Muslimin dari luar negeri.
“Itu masih didalami, karena Polri tidak bisa bekerja sendiri ketika menyangkut masalah aliran dana. Kita harus bekerja sama dengan PPATK,” katanya.
Menurut Dedi, Polri memiliki database yang kuat untuk dapat menelusuri keuangan kelompok tersebut.
“Tim dari Densus pun karena memiliki data base yang sangat kuat juga pasti akan mendalaminya,” kata dia.
