Belakangan yang melempar omelan terhadap PKB sebagai sebuah partai politik, bukan cuma Yahya Cholil sebagai Ketua Umum PBNU. Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin juga melakukan hal serupa. Soalnya, meski tak menyampaikan usulan serupa ketua umumnya, Wakil Sekjen sekaligus Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Luqman Hakim, mendorong agar para pemimpin bangsa seperti Presiden Jokowi, duduk satu meja dengan tokoh lainnya untuk mengumumkan Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari.
JERNIH-Jika mengukur hasil survey litbang Kompas yang dirilis pada Januari 2022, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang menempati posisi lumayan. Lebih rendah ketimbang Partai Demokrat, tapi masih lebih tinggi ketimbang Partai Amanat Nasional.
Partai yang didirikan Gus Dur ini, mendapat perolehan kenaikan elektabilitas dari 3,9 persen menjadi 5,5 persen. Sementara PAN, cuma 2,5 persen saja. Meski berdiri paling belakangan ketimbang dua partai tadi, Demokrat berhasil naik dengan raihan angka sebanyak 10,7 persen. Sedangkan Golkar yang sebelumnya ada di tiga besar, harus rela turun satu tingkat jadi 8,3 persen.
PKS memang cuma meraih 6,8 persen namun setidaknya dia masih lebih tinggi ketimbang PKB yang cuma memperoleh 5,5 persen saja.
Survey litbang Kompas menyebut, tingginya angka Demokrat dan PKS lantaran ciamik merespon isyu Jaminan Hari Tua dan Ibu Kota Negara yang tentu saja dengan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah.
Namun belakangan, Ketua Umum PKB melontarkan usulan yang membuat publik melirik pada partai yang didirikan almarhum KH. Abdurrahman Wahid tersebut. Muhaimin Iskandar bilang, agar tak mengganggu proses pemulihan ekonomi akibat pandemi, sebaiknya Pemilu tahun 2024 nanti, ditunda saja.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, Muhaimin tak punya prinsip dan cenderung terima beres Dia sengaja memancing polemik untuk mendongkrak nama partai dan dirinya sendiri sebab tak masuk ke dalam tokoh potensial dalam Pilpres 2024 nanti.
Hanya saja, dengan cara ini, cuma bakal membuat reputasi kepemimpinannya di DPR dan partai goyah dan sangat sulit bagi Cak Imin mengembalikan ke posisi semula.
Belakangan, dengan penuh percaya dirinya, Cak Imin datang ke pondok-pondok pesantren untuk sowan ke tokoh-tokoh NU dan Kyai sepuh di Sidoarjo, Jombang, Pacitan, Ngawi, Madiun, Trengggalek, Tulungagung, Kediri, dan Surabaya. Dia bilang, kunjungan itu dalam rangka sowan kepada para Kyai sekaligus memohon doa restu dan memperkuat konsolidasi dalam rangka maju sebagai bakal calon Presiden RI tahun 2024 nanti.
Para Kyai memang oke-oke saja terhadap keinginan Cak Imin maju menjadi bakal calon Presiden pada pemilu yang dia usulkan ditunda. Apalagi, dia bilang kalau partainya punya pemilih yang sangat loyal dan kader yang siap menjadikan Indonesia sebagai kekuatan yang mampu bersaing dengan negara lain.
Cak Imin mengatakan dirinya harus menjadi presiden karena ingin membalas loyalitas pemilih dan kader PKB dengan kemajuan, kesejahteraan dan kekuatan Indonesia bersaing dengan negara lain.
“Katakan kepada pemilih yang loyal ‘kami punya utang kepada loyalitas anda dan akan kami salur pada perjuangan politik kita’. Makanya saya harus jadi Presiden karena saya ingin membalas loyalitas teman-teman semua kader PKB dengan kemajuan, dengan kesejahteraan, dengan kekuatan Indonesia bersaing dengan negara-negara lain,” kata dia di kantor DPC PKB Pacitan, Jawa Timur.
Namun, menanggapi sowannya Muhaimin ke tokoh-tokoh NU se-Jawa Timur, malah membuat Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mencak-mencak. Sebab sedari awal dia menduduki jabatan orang nomor satu di NU pasca Muktamar Lampung, Yahya sudah mewanti-wanti tak boleh ada pengurus atau kader Ormas Islam ini yang terlibat politik praktis, termasuk menceburkan diri di arena pemilihan Presiden.
Pada Minggu (7/3) malam lalu, Yahya mendatangi Kantor PCNU Kediri. Dia menegur dan memberi peringatan sekali lagi agar jangan sampai ada satu pun pengurus NU maupun kadernya terlibat politik praktis. Dia bilang, taka akan segan memberfi sanksi tegas dengan tertulis bahkan membekukan kepengurusan NU yang melanggar.
“Langsung kami terbitkan surat peringatan tertulis tahap satu, diulangi lagi surat tertulis tahap dua, diulangi lagi dibekukan. Pokoknya tidak boleh,” kata Yahya.
Tentu saja, marahnya Yahya lantaran beberapa waktu lalu, ada seorang bakal calon Presiden 2024 yang datang sowan ke kantor-kantor NU di Jawa Timur. Bahkan PCNU Sidoarjo dalam laporan kegiatannya, dengan sengaja menghadiri Muhaimin Iskandar atas inisiasi DPC PKB setempat yang melibatkan MWCNU se-Kabupaten Sidoarjo.
Belakangan yang melempar omelan terhadap PKB sebagai sebuah partai politik, bukan cuma Yahya Cholil sebagai Ketua Umum PBNU. Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin juga melakukan hal serupa. Soalnya, meski tak menyampaikan usulan serupa ketua umumnya, Wakil Sekjen sekaligus Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Luqman Hakim, mendorong agar para pemimpin bangsa seperti Presiden Jokowi, duduk satu meja dengan tokoh lainnya untuk mengumumkan Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari.
“Ini Wakil Sekjen PKB ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya. Apakah dia sudah lama di Indonesia? Hidup sejak kapan mulai memilih?” kata Ngabalin dalam Kabar Petang tvOne pada Senin, (7/3).
Ngabalin dengan tegas mengatakan bahwa Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024. Dan ucapan Luqman, dianggap janggal jelang persiapan Pemilu.
Jika memungkinkan, Ngabalin ingin bertemu untuk berdialog dengan Luqman.
“Kalau memungkinkan, bisa kasih ketemu deh, bisa jam berapa dialog? Tolong kabari saya, supaya saya bisa kasih kuliah tata negara sedikit deh. Mengerti nggak ini tentang pelaksanaan pemilu dan sikap pemikiran Presiden,” kata Ngabalin dengan gaya keras khasnya.
Makanya, Ngabalin meminta Luqman jangan memaksakan pikiran, hati dan rencananya yang membuat gaduh ke ruang publik.
“Jangan membuat gaduh. Jangan membuat radikal dalam politik. Jangan anda paksakan pikiran, hati, rencana Anda dengan nafsu kepada ruang publik kepada semua orang yang berada di republik ini. Lu siapa sih, ngomong seenak perut begitu. Gitu loh,” kata Ngabalin lagi.
Sebab Presiden Jokowi sudah selesai dengan pikiran dan pernyataannya tentang isyu penundaan Pemilu 2024, Ngabalin meminta agar elit politik tak lagi mendorong-dorong isyu tersebut.
Sementara itu, rekan separtai Luqman, Syaiful Huda, mengatakan kalau usulan merupakan pernyataan pribadi dan tak mewakili kelembagaan partai. Belum lagi, gagasan itu dia bilang sudah kehilangan konteks dan tak perlu dibahas lagi.
Namun, usulan PKB terkait penundaan Pemilu 2024, meski tanpa respon Presiden pun Syaiful bilang perlu dijadikan bahan diskusi di Parlemen sebagai langkah proses pelembagaan politik.
“Kita tidak tahu persis, tanyakan langsung ke mas Luqman karena sampai saat ini posisi PKB tetap pada posisi mengusulkan penundaan Pemilu satu sampai dua tahun,” kata Syaiful.[]
