JAKARTA – Setelah dilantik beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim berencana melakukan evaluasi terhadap Ujian Nasional (UN). Apakah dihapus atau tidak, hal tersebut masih tengah dikaji.
Nadiem mengatakan, jika nantinya UN dihapus, maka bakal diterapkan pada 2021. “Masih kami kaji. Sudah pasti 2020 kan akan jalan UN. Ini keputusan untuk setahun berikutnya,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).
Menurut Nadiem, pada prinsipnya bukan soal hapus atau tidaknya UN tersebut, namun lebih kepada memperbaiki esensi. Sebab dari banyaknya aspirasi masyarakat, guru, murid, dan orang tua siswa, tidak ada spesifik meminta UN dihapus, akan tetapi lebih kepada efek negatif terhadap pelaksaan ujian.
“Banyak aspirasi masyarakat, guru, murid, orang tua yang bahkan bukan mau menghapus, tapi menghindari hal-hal negatif. Dari sisi stres, menghukum siswa yang bidang itu kurang kuat,” kata dia.
Rupanya rencana mantan Bos Gojek itu mendapat dukungan sejumlah pihak. Pakar pendidikan Center of Education Regulation and Development Analysis, Indra Charismiadji, mengatakan, alat ukur menilai kualitas pendidikan tak hanya melalui ujian nasional.
Menurutnya, pendidikan semestinya bukan hanya soal angka-angka yang dicapai murid, namun lebih kepada bagaimana menghasilkan suatu karya. “Negara-negara lain juga sudah menghapus standardisasi tes model ujian nasional. Ini era portofolio,” katanya.
“Ujian nasional itu seperti timbangan yang rusak karena tidak mengukur kualitas anak,” Indra menambahkan.
Begitu juga dengan Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Satriwan Salim, menjelaskan ujian nasional tidak menjadi standar kelulusan yang adil bagi semua murid. Sebab, siswa yang berada di daerah pelosok tidak memiliki fasilitas belajar-mengajar yang memadai.
Karena itu, pihaknya sangat mendukung upaya penghapusan ujian nasional. Meski demikian, pihak sekolah tetap wajib mengevaluasi proses belajar-mengajar pada pertengahan atau akhir tahun ajaran.
“Apa pun namanya, evaluasi harus tetap ada,” ujarnya.
Meski bakal diterapkan pada 2021, hasil evaluasi terhadap UN bakal diumumkan dalam waktu dekat. Karena bakal ada alternatif penilaian proses belajar siswa.
“Akan diumumkan 1-2 minggu ke depan,” kata Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Najeela Shihab.
Ia menegaskan, apa yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan mutu dan kualitas penilaian. Karena itu pihaknya bakal terus mendukung dan kerja bersama kementerian tersebut.
