- Indonesia ternyata memiliki “perisai” energi yang lebih kuat dibandingkan negara maju seperti Jepang atau Singapura.
- Prestasi di mata investor global ini sering kali menyembunyikan tantangan fiskal yang cukup berat di dalam negeri.
JERNIH – Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan minyak dunia, Indonesia muncul sebagai “benteng” ketahanan energi. Laporan terbaru raksasa keuangan global, JP Morgan, menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia sebagai negara yang paling tahan terhadap guncangan energi global tahun 2026.
Dalam riset bertajuk “Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026” yang dirilis Maret lalu, Indonesia dinilai memiliki ketahanan luar biasa terhadap fluktuasi harga minyak dan gas dunia. Posisi Indonesia hanya berada di bawah Afrika Selatan, namun jauh melampaui negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Belanda.
JP Morgan mengukur ketahanan sebuah negara melalui parameter yang disebut sebagai Total Insulation Factor. Ini adalah kombinasi dari ketersediaan sumber energi domestik (gas, batu bara, energi terbarukan) yang berfungsi sebagai pelindung dari volatilitas pasar internasional.
“Negara dengan porsi produksi energi domestik yang besar, terutama batu bara dan gas, memiliki tingkat eksposur yang lebih rendah terhadap guncangan minyak dan gas global,” tulis laporan tersebut.
Indonesia, bersama dengan China dan India, diuntungkan oleh produksi batu bara domestik yang masif. Hal ini membuat sektor kelistrikan dan industri dalam negeri tidak langsung tercekik saat harga gas dunia melonjak akibat konflik geopolitik.
Ketahanan Indonesia yang diakui JP Morgan ini tidak lepas dari kondisi fundamental energi kita saat ini. Sebagai salah satu eksportir terbesar, batu bara masih menjadi tulang punggung baseload listrik nasional lewat program DMO (Domestic Market Obligation) yang memastikan pasokan dalam negeri tetap aman dengan harga yang dipatok.
Indonesia juga terus mengoptimalkan gas bumi untuk domestik sebagai energi transisi, mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah (crude oil). Berbeda dengan negara-negara importir besar yang sangat bergantung pada Selat Hormuz, Indonesia memiliki jalur distribusi yang lebih bervariasi dan produksi domestik yang bisa langsung diserap.
Kontras dengan Kerentanan Negara Maju
Laporan yang menganalisis 52 negara ini menunjukkan anomali yang menarik. Negara-negara dengan teknologi tinggi seperti Singapura, Jepang, dan Italia justru berada di barisan paling rentan. Penyebab utamanya adalah ketergantungan mutlak pada impor energi. Saat Selat Hormuz memanas, negara-negara ini menghadapi risiko inflasi energi yang tak terkendali.
Indonesia dinilai relatif lebih aman dari risiko geopolitik ini karena tidak seluruh pasokan energinya melewati jalur-jalur konflik yang saat ini sedang menjadi “titik api” dunia.
Meski berada di posisi aman, JP Morgan mengingatkan bahwa transisi energi adalah kunci untuk mempertahankan peringkat ini dalam jangka panjang. Adopsi EV (Electric Vehicle) dianggap cara tercepat menekan konsumsi minyak. Sementara energi Surya dan baterai bisa menjadi solusi paling efektif untuk mengurangi ketergantungan pada gas.
Pemerintah Indonesia sendiri melalui roadmap “Indonesia Emas 2045” terus memacu hilirisasi nikel untuk mendukung ekosistem baterai EV, yang secara langsung akan memperkuat Insulation Factor di masa depan.
Pakar Mengingatkan Soal Ketahanan Energi
Namun, di balik skor gemilang tersebut, para pakar mengingatkan beberapa hal soal ketahanan energi nasional. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar, sepakat bahwa penilaian JP Morgan harus disikapi secara bijak. Menurutnya, “sinyal positif” dari survei global ini seharusnya menjadi pemantik bagi pemerintah untuk melakukan upaya sistematis yang lebih struktural, bukan sekadar mengandalkan subsidi.
Ia menekankan tiga langkah krusial untuk memperkuat ketahanan energi yang sesungguhnya. Pertama Cadangan Penyangga Energi (CPE), dengan memastikan ketersediaan stok fisik yang aman. Kedua, Diversifikasi Energi dengan mengurangi ketergantungan pada satu atau dua jenis sumber energi saja serta terakhir enggenjot bauran energi baru terbarukan (EBT) dan memperkuat infrastruktur energi nasional.
Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development (FESD) INDEF, Abra Talattov, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan pujian JP Morgan. Menurutnya, ketahanan energi Indonesia saat ini merupakan costly resilience atau ketahanan yang berbiaya tinggi.
“Capaian itu tidak boleh membuat kita terlena. Ketahanan energi yang tinggi saat ini sebagian masih ditopang oleh instrumen fiskal seperti subsidi dan kompensasi energi yang nilainya sangat besar setiap tahun,” jelas Abra, Senin (27/4/2026).
Data APBN 2026 mencatat beban fiskal yang tidak main-main. Total alokasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381,3 triliun, di mana pagu anggaran subsidi energi saja mencapai Rp210,06 triliun. Masing-masin subsidi listrik Rp104,64 triliun, subsidi LPG 3 Kg Rp80,26 triliun dan subsidi JBT (BBM) sebesar Rp25,14 triliun.
Abra menegaskan, jika tekanan global berlanjut dalam jangka panjang, beban fiskal ini bisa menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ketahanan energi nasional. “Jadi, saya melihat survei ini bukan sekadar capaian yang harus dibanggakan, tetapi juga pengingat bahwa pekerjaan rumah kita masih besar,” tambahnya.
