Manuver Abbas Araghchi adalah sebuah pertaruhan besar. Iran mencoba membangun “insulasi diplomatik” agar jika Trump memilih untuk meningkatkan serangan, dunia internasional (dan tetangga regional) akan menyalahkan AS karena menolak tawaran damai di Selat Hormuz.
JERNIH – Di balik kebisingan mesin perang yang masih menderu di kawasan Teluk, sebuah langkah sunyi namun agresif sedang dimainkan oleh Teheran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, baru saja menuntaskan maraton diplomatik selama 72 jam yang membawanya melintasi tiga negara kunci: Pakistan, Oman, dan Rusia.
Misinya sangat spesifik. Menawarkan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz—urat nadi minyak dunia yang telah tercekik selama berminggu-minggu—namun dengan satu syarat yang sangat berisiko: menunda pembicaraan nuklir ke tahap berikutnya.
Langkah ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa. Ini adalah upaya Teheran untuk membangun perisai diplomatik sebelum “jam pasir” kekuasaan militer Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, benar-benar habis.
Mengapa Iran bersikeras memisahkan isu Selat Hormuz dari program nuklirnya? Para analis di Teheran menyebut ini sebagai strategi hedging (lindung nilai). Teheran telah memetik pelajaran pahit dari runtuhnya kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA) pada tahun 2018.
Kala itu, ketika Trump menarik diri secara sepihak, Iran mendapati dirinya terisolasi tanpa dukungan regional dan tanpa penjamin yang mampu menahan Washington. Dengan membawa isu Selat Hormuz ke hadapan tetangga-tetangganya di Teluk (Arab Saudi, Qatar, dan UEA), Iran mencoba menciptakan ketergantungan kolektif.
Iran sadar bahwa penutupan Selat Hormuz telah memukul ekonomi Riyadh dan Doha lebih keras daripada serangan militer mana pun. Dengan menawarkan pembukaan selat secara sukarela, Araghchi sedang mencoba mengubah wajah Iran dari “agresor” menjadi “penstabil ekonomi regional,” sekaligus memberi alasan bagi negara-negara Teluk untuk mendesak AS agar menurunkan tensi.
Muscat: Ruang Rahasia Intelijen Dunia
Titik paling krusial dari perjalanan Araghchi terjadi di Muscat, Oman. Sumber internal menyebutkan bahwa pertemuan di sana bukan sekadar pertemuan diplomatik, melainkan dihadiri oleh pejabat intelijen senior dari berbagai negara.
Di ruang-ruang tertutup Muscat, kerangka penyelesaian konflik mulai disusun. Fokusnya adalah jaminan keamanan regional dan protokol navigasi di Selat Hormuz. Isu nuklir sengaja disisihkan dari agenda utama agar pembicaraan tidak mengalami kebuntuan seperti yang terjadi pada pertemuan langsung di Islamabad, 11 April lalu. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi “tetangga yang baik” dalam hal navigasi laut, asalkan AS berhenti menekan mereka di sektor nuklir untuk sementara waktu.
Pakistan kembali memainkan peran historisnya sebagai jembatan antara Teheran dan Washington. Araghchi mengunjungi Islamabad dua kali dalam dua hari—sebuah intensitas yang menunjukkan betapa krusialnya peran Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Panglima Angkatan Darat Field Marshal Asim Munir.
Islamahad bertindak sebagai “kantor pos” bagi pesan-pesan rahasia yang tidak bisa disampaikan langsung ke Gedung Putih. Mantan Sekretaris Luar Negeri Pakistan, Aizaz Chaudhry, memuji kerahasiaan proses ini. “Ini adalah tampilan profesionalisme diplomatik yang luar biasa. Semua pihak sangat disiplin menjaga kerahasiaan sebelum kesepakatan benar-benar matang,” ujarnya.
Setelah dari Islamabad dan Muscat, Araghchi terbang ke St. Petersburg untuk menemui Vladimir Putin. Hubungan Iran-Rusia kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah. Bagi Teheran, Rusia membawa tiga aset tak ternilai:
- Hak Veto di PBB: Untuk menjegal sanksi lebih lanjut.
- Keahlian Nuklir: Rusia telah menawarkan diri untuk mengambil alih stok uranium yang diperkaya milik Iran, sebuah solusi teknis yang pernah digunakan di masa lalu.
- Penyeimbang Geopolitik: Menegaskan kepada AS bahwa Iran tidak berdiri sendirian.
Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, menggambarkan pertemuan ini sebagai penguatan “front bersama” melawan apa yang mereka sebut sebagai kekuatan totalitarianisme dunia.
Deadline 1 Mei: Tembok Keras Donald Trump
Di seberang samudra, Donald Trump tidak terkesan. Melalui wawancara dengan Fox News, Trump memberikan jawaban dingin: “Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Jika tidak, tidak ada alasan untuk bertemu.”
Trump kini menghadapi tekanan domestik sendiri. Berdasarkan Resolusi Kekuatan Perang 1973, ia memiliki batas waktu hingga 1 Mei 2026 untuk mendapatkan otorisasi resmi dari Kongres jika ingin melanjutkan operasi militer terhadap Iran. Meskipun faksi Republik sejauh ini mendukungnya, beberapa senator mulai ragu untuk memberikan “cek kosong” perang tanpa batas waktu.
Trump tampaknya sedang memainkan permainan saraf. Ia membatalkan kunjungan utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, ke Islamabad pada hari Sabtu dengan alasan tawaran Iran “belum cukup”. Trump justru menunjuk China sebagai pihak yang bisa “membantu lebih banyak” terkait isu Iran, menjelang pertemuannya dengan Xi Jinping pada pertengahan Mei.
Mengapa waktu menjadi begitu krusial? Selain tenggat waktu 1 Mei di Washington, kawasan Asia Barat akan memasuki musim Haji pada akhir Mei 2026. Jutaan jamaah akan membanjiri Arab Saudi. Eskalasi militer dalam periode ini akan menjadi mimpi buruk logistik dan keamanan bagi Riyadh.
Oleh karena itu, Arab Saudi, meskipun marah atas serangan drone Iran sebelumnya, kini lebih memilih jalur diplomasi. Mereka berada di “sudut sempit”—ingin Iran berhenti menyerang, namun juga ingin Selat Hormuz segera dibuka untuk menyelamatkan ekspor minyak mereka.
Manuver Abbas Araghchi adalah sebuah pertaruhan besar. Iran mencoba membangun “insulasi diplomatik” agar jika Trump memilih untuk meningkatkan serangan, dunia internasional (dan tetangga regional) akan menyalahkan AS karena menolak tawaran damai di Selat Hormuz.
Namun, strategi ini hanya akan berhasil jika Washington bersedia melunakkan pendiriannya soal “nol uranium” di Iran—sesuatu yang saat ini tampak mustahil di bawah kepemimpinan Trump. Sebagaimana dikatakan pengamat Mehran Kamrava, ini bukan lagi tentang satu isu nuklir, melainkan tentang pembentukan arsitektur keamanan baru di Asia Barat pasca-perang.
