Crispy

Kemanunggalan Kian Ambyar? Ngotot Klaim Lahan yang Lama Digarap Warga, Puskopad BB Bentrok dengan Warga Desa Seituan

Kepala Desa Seituan, Parningotan Marbun, mengatakan, pihak Puskopad TNI AD sudah lama meminta agar warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektare itu. Sementara warga tak mau bergeser selangkah pun, lantaran lahan tersebut sudah dikuasai kakek-nenek mereka dari zaman dulu.

JERNIH—Bentrok antara aparat dengan warga kembali terjadi. Kali ini antara para petani Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan para personel TNI Angkatan Darat, Selasa, (4/1) lalu. Perebutan dan saling klaim lahan menjadi penyebabnya. Saat itu pihak TNI kembali mengklaim kalau persawahan yang dikuasai masyarakat adalah milik Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) A Dam I/BB.

Kericuhan itu direkam, diunggah dan sontak viral di media sosial karena sempat disiarkan secara langsung oleh salah satu petani yang memiliki akun Facebook bernama “Samarya Uyee Samarya Parbellakk“. Berdasarkan banyak sumber, keributan terjadi karena pihak TNI AD melakukan pemasangan plang di lokasi tersebut.

Menurut Tribun News Medan, kericuhan yang awalnya terjadi di jalan desa itu berlanjut sampai memasuki area persawahan. Beberapa personel TNI terlihat berlumpur, mengejar warga masyarakat di area persawahan yang baru beberapa hari ditanami.

“Tolong! Tolong kami! Tuhan, tolong kami, masyarakat dipukuli!”teriak pemilik akun Facebook tersebut di tengah tayangan video siaran langsung.

Sejatinya, konflik kepemilikan lahan tersebut sudah lama berlangsung, dengan kedua pihak yang sama-sama ngotot saling mengklaim kepemilikan. Kepala Desa Seituan, Parningotan Marbun, mengatakan, pihak Puskopad TNI AD sudah lama meminta agar warga mengosongkan lahan pertanian seluas 65 hektare itu. Sementara warga tak mau bergeser selangkah pun, lantaran lahan tersebut sudah dikuasai kakek-nenek mereka dari zaman dulu.

“Sesudah jadi bandara ini mereka (pihak TNI) mengaku-ngaku lahan ini HGU mereka. Dulu-dulu, zaman kakek-nenek saya, nggak pernah diperdebatkan. Semenjak ada bandara ini, ya seperti ini,”ujar Parningotan Marbun.

Ia sendiri mengaku sangat menyayangkan kericuhan yang terjadi pada Selasa pagi itu.

Parningotan mengatakan, dalam kejadian tersebut tiga anak di bawah umur juga menjadi korban. Ketiganya harus dibawa berobat karena dipijak oleh oknum TNI AD yang tak mampu menahan amarah.

“Anak-anak masih SMP, 13 tahunan jadi korban. Karena masyarakat saya dipijak, saya juga nggak terima. Ini kita mau mengadu ke Komnas Perlindungan Anak juga, supaya Bapak Aris Merdeka Sirait tahu. Saya nggak tahu kenapa bisa sampai segitunya. Mungkin emosi itu TNI,” kata Parningotan.

Ia sendiri mengaku tidak melihat langsung peristiwa kericuhan tersebut karena saat itu tengah mengikuti rapat di Polresta Deliserdang. Saat itu dirinya langsung mendapat telpon terus dari masyarakat.

Pada saat ia datang ke tempat kejadian, pihak Puskopad TNI AD sudah tidak lagi berada di lokasi. Menurut dia, apa yang dilakukan personel TNI tersebut sudah kelewat batas dan melanggar hukum, karena itu dirinya bersama masyarakat sudah bulat untuk membawanya ke ranah hukum.

“Kalau sudah diginiin masyarakat saya, jelas perlu tindakan hukum karena tindakan mereka sudah melampaui (kewenangan) pemerintah desa. Tanah itu sudah dari dulunya dikuasi masyarakat. Ada 160-an orang yang memiliki tanah itu selama ini,” kata Parningotan.

Ia mengatakan, masyarakat tidak bersedia meninggalkan lokasi karena 98 persen dari mereka bekerja sebagai petani. Hanya dua persen saja masyakat desa itu yang bekerja sebagai nelayan. Parningotan juga menyayangkan pihak TNI yang bertindak tanpa berkoordinasi dulu dengan Pemerintah Desa.

Dengan gaya yang khas ia mengakui pernah diundang pihak TNI. “Cuma saat itu mereka maunya harus mereka yang punya tanah, sementara masyarakat ini (diposisikan) menyewa sama mereka. Kapan mereka butuh bisa diambil. Minta supaya dikosongkan. Masyarakat mana mau!” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Media Online, Mayor Infantri Masniar, saat dikonfirmasi Tribun Medan menyatakan pihaknya masih mendalami kebenaran informasi tersebut.

Info sementara tadi ada pemasangan patok lahan Puskopad memang. Masyarakat yg ribut keras duluan tapi kita tunggu aja lagi nanti ya,” tulis Masniar melalui pesan WhatsApp. [ ]

Back to top button