Dalam pernyataan sikap resminya yang dirilis di Jakarta, 20 April 2026, KAHMI menegaskan bahwa pernyataan Jusuf Kalla tidak dapat dibaca secara sepotong-sepotong. Tafsir yang parsial dinilai menjadi sumber utama munculnya persepsi yang keliru di tengah masyarakat. “Pernyataan Bapak Jusuf Kalla harus dipahami secara utuh dan kontekstual, bukan secara parsial,” demikian ditegaskan dalam dokumen resmi tersebut .
JERNIH– Polemik yang mengiringi pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mulai mendapatkan respons dari kalangan organisasi kemasyarakatan. Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menilai kegaduhan yang berkembang lebih disebabkan oleh kesalahpahaman dalam memahami konteks pernyataan tersebut.
Dalam pernyataan sikap resminya yang dirilis di Jakarta, 20 April 2026, KAHMI menegaskan bahwa pernyataan Jusuf Kalla tidak dapat dibaca secara sepotong-sepotong. Tafsir yang parsial dinilai menjadi sumber utama munculnya persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Pernyataan Bapak Jusuf Kalla harus dipahami secara utuh dan kontekstual, bukan secara parsial,” demikian ditegaskan dalam dokumen resmi tersebut .
Sikap ini disampaikan langsung oleh pimpinan Majelis Nasional KAHMI, yang ditandatangani oleh Koordinator Presidium Prof. Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Sc dan Sekretaris Jenderal Syamsul Qomar. Keduanya menegaskan bahwa dinamika yang berkembang tidak bisa dilepaskan dari cara publik membaca pernyataan yang beredar di ruang digital yang serba cepat dan terfragmentasi.
KAHMI melihat, tafsir yang terpotong justru membuka ruang kecurigaan, bahkan memicu sensitivitas di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam situasi seperti ini, organisasi alumni HMI itu mengingatkan pentingnya menjaga kejernihan dalam memahami setiap pernyataan publik, terlebih yang disampaikan oleh tokoh nasional.
Di sisi lain, KAHMI juga menolak keras upaya membangun narasi konflik berbasis agama. Perbedaan tafsir, menurut mereka, tidak boleh dijadikan alat untuk memecah belah persatuan bangsa.
“Perbedaan tafsir tidak boleh dijadikan alat untuk memecah belah persatuan bangsa,” bunyi salah satu poin dalam pernyataan tersebut .
Penegasan ini sekaligus mengingatkan bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi kebhinekaan. Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang agama dan keyakinan, memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk meredakan ketegangan yang sempat muncul, KAHMI mendorong pendekatan dialog dan klarifikasi. Seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh agama, diajak mengedepankan tabayyun agar kesalahpahaman tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Selain itu, KAHMI juga menyinggung rekam jejak Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional yang dikenal konsisten dalam menjaga perdamaian. Peranannya dalam berbagai penyelesaian konflik sosial dinilai menjadi bukti bahwa ia bukan figur yang dapat dengan mudah dilabeli secara sempit. Karena itu, KAHMI menilai persepsi yang mengarah pada tuduhan intoleransi terhadap Jusuf Kalla tidak memiliki dasar yang kuat jika melihat konteks dan perjalanan panjangnya dalam kehidupan publik.
Di bagian akhir, KAHMI mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Stabilitas sosial, menurut mereka, merupakan prasyarat utama bagi terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Tidak mudah terprovokasi serta bersama-sama menjaga stabilitas dan harmoni sosial demi keutuhan NKRI,” demikian seruan penutup dalam pernyataan tersebut .
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa dalam ruang publik yang kian cepat dan terbuka, persoalan sering kali bukan pada apa yang dikatakan, melainkan bagaimana ia dipahami. Di situlah, kehati-hatian dalam membaca konteks menjadi kunci menjaga persatuan. [ ]
