Pelaksanaan vaksinasi mandiri bersamaan dngan vaksinasi pemerintah tahap tiga dan empat yakni setelah nakes, lansia dan pekerja layanan publik.
JERNIH-Sesuai keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi mandiri alias gotong royong berbeda merek atau jenis dengan vaksin yang saat ini digunakan dalam program pemerintah, kata Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kanal YouTube Changeorg Indonesia, Kamis (18/2).
“Di dalam vaksin gotong royong (mandiri) vaksinnya harus berbeda dari alokasi yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi on top 18,5 juta. Dan jelas vaksinnya harus vaksin yang merek dan jenisnya berbeda dari yang digunakan pada program pemerintah,” kata Nadia
Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/12758/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, terdapat tujuh jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia, yakni vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.
Di samping itu kini tinggal empat ribu fasilitas non kesehatan yang difungsikan sebagai tempat vaksinasi pemerintah. Sebelumnya terdapat 12 ribu fasilitas kesehatan yang digunakan.
Nantinya pelaksanaan vaksinasi gotong royong digelar bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi tahap tiga dan empat program vaksinasi pemerintah. Namun vaksinasi gotong royong berbeda tempatnya dengan tempat vaksinasi pemerintah.
“Vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan RS, puskesmas, klinik yang sudah ditunjuk sebagai faskes vaksinasi pemerintah,” kata Nadia menjelaskan tempat vaksinasi mandiri.
Dengan adanya program vaksinasi mandiri yang dilakukan secara pararel dengan pelaksanaan vaksinasi pemerintah, dapat membantu pemerintah lebih fokus melayani vaksinasi pada masyarakat umum yang terdampak pandemi.
“Saya rasa kalau kita lakukan secara paralel akan lebih cepat,” katanya.
Diperkirakan sekitar dua juta pekerja padat karya akan menerima vaksinasi mandiri tersebut. Angka tersebut diperkirakan sudah mampu menurunkan transmisi penularan virus corona di lingkungan kerja yang mayoritas terjadi pada industri padat karya.
“Saya rasa jumlahnya juga tidak akan sebesar target pemerintah 181,5 juta. Swasta [mandiri] itu paling coveragenya mungkin tidak akan lebih dua juta saya rasa,” kata Nadia.
Dengan upaya itu, ia berharap pemerintah dan pelaku dunia usaha mampu bersama-sama membantu Indonesia mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok.
“Pada prinsipnya pendekatan klaster yang kita inginkan,”. (tvl)
