Keputusan Langka, Kuwait Cabut Kewarganegaraan Duta Besarnya di Inggris Saat Masih Menjabat
JERNIH – Sebuah keputusan langka yang mengirimkan gelombang kejut ke lingkaran diplomatik dunia baru saja terjadi. Pemerintah Kuwait secara resmi mencabut kewarganegaraan Duta Besar aktifnya untuk Inggris, Badr Mohammed Al-Awadhi. Langkah ini meninggalkan seorang diplomat senior tanpa kewarganegaraan dari negara yang justru sedang ia wakili di salah satu ibu kota paling penting di dunia.
Keputusan ini tertuang dalam dekrit Emir yang diterbitkan dalam berita negara resmi, Kuwait Today, berdasarkan rekomendasi Komite Tinggi Investigasi Kewarganegaraan Kuwait yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Syekh Fahd Al-Yousef.
Pencabutan kewarganegaraan Al-Awadhi dilakukan melalui mekanisme “ketergantungan” (by dependency). Hal ini menyusul keputusan pemerintah yang secara anumerta mencabut kewarganegaraan ayah sang duta besar, Mohammed Ibrahim Al-Awadhi, yang merupakan mantan perwira keamanan.
Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Kuwait (Pasal 13 dan 21 bis), status kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan informasi palsu atau pemalsuan dokumen dapat ditarik kembali secara retrospektif. Dampaknya, siapa pun yang memperoleh kewarganegaraan melalui garis keturunan tersebut akan otomatis kehilangan status mereka sebagai warga negara.
Posisi Sulit Kementerian Luar Negeri
Langkah ini menempatkan Kementerian Luar Negeri Kuwait dalam posisi yang sangat sensitif secara internasional. Saat dekrit dikeluarkan, Al-Awadhi masih bertugas secara formal sebagai representasi tertinggi negara di London.
Hingga saat ini, Al-Awadhi belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun akun media sosialnya dilaporkan telah berhenti beraktivitas. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa ia kemungkinan akan tetap diam sementara proses administratif pemulangannya ke Kuwait disiapkan.
Keputusan kewarganegaraan di Kuwait dianggap sebagai “tindakan kedaulatan” (acts of sovereignty), yang berarti sering kali tidak dapat digugat secara hukum di pengadilan. Langkah ini adalah bagian dari kampanye besar yang diluncurkan sejak pertengahan 2024 untuk meninjau kembali dan “membersihkan” catatan kewarganegaraan Kuwait.
Selain diplomat, ribuan orang termasuk mantan anggota parlemen, perwira militer, akademisi, hingga pejabat tinggi telah terkena dampak kampanye ini.
Pemerintah Kuwait menegaskan bahwa kampanye ini bertujuan untuk mengoreksi penyimpangan hukum dan melindungi identitas nasional. Namun, organisasi hak asasi manusia regional memberikan peringatan keras. Mereka menilai kampanye ini berisiko menciptakan populasi baru yang stateless (tanpa kewarganegaraan) di tengah iklim politik yang tegang setelah pembubaran parlemen tahun lalu.
Keputusan ini membuktikan bahwa pemerintah Kuwait tidak memberikan pengecualian bagi siapa pun dalam upaya mereka “menertibkan” administrasi negara, bahkan terhadap wajah negara mereka sendiri di luar negeri.
