JAKARTA – Jaringan Aktivis Pro-demokrasi (Prodem) menggelar kongres ke VII di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, 14-15 Maret 2020. Salah satu inti agenda acara memilih Ketua Umum (Ketum) periode 2019-2022.
Ketua Sekretaris Jenderal (Sekjen) ProDEM periode 2016-2019, Komeng mengatakan, tema kongres ke VII ini “Kembali ke Khittah Prodem. Marilah Kita Mendoa Indonesia Bahagia” merupakan momentum yang sangat penting untuk mengahadapi situasi pemerintahan sekarang.
Komeng menegaskan, untuk memajukan negeri ini, hanya ada satu tekad beserta semangat bersama ratusan jutaan rakyat Indonesia melawan pemerintahan yang rezim.
“Ketika kita semua diam melihat penindasan, pemerintahan otoriter, yang mengekang rakyat, Prodem tetap akan melawan,” triak Komeng di atas mimbar saat jadi sambutan kongres. “Kita berkumpul disini dengan para pendiri Prodem untuk memajukan Indonesia yang maju” ungkapnya.
Selain itu, Komeng juga menyoroti tentang Omnimbus Law yang sekarang digagas di DPR. Menurutnya, draf UU itu perlu ditolak dan dibatalkan. Ia pun meminta pemerintah harus bijaksana dalam mengambil kebijakan.
Komeng melanjutkan, gunakan saja UU yang sekarang. Toh, kata Komeng “kita sudah sangat riberal di UU tentang penanaman modal kita, kalau misalnya ada persoalan hambatan, disitulah tugas kebijakan pemerintah harus berpihak kepada rakyatnya,”
Dalam persoalan Omnimbus Law, tambah Komeng, ini banyak menabrak teori demokrasi. Ia pun mencontohkan soal tentang tenaga kerja, dalam Omnimbus Law itu dihilangkan libur, cuti, dan penghitungan upah.
Ia mengatakan hal itu merupakan mengkebiri nilai kemanusiaan, karena sudah tidak menghargai waktu orang, tenaga, dan resiko pekerjaan.
Sementara itu ketua Majelis Pordem Bambang Pramono periode 2016-2019 mengatakan, acara kongres ke VII Prodem ini merupakan tugas yang bukan ringan, Prodem harus siap menghadapi segala tantangan yang ada.
“Mudah-mudahan kongres kali ini menjadi moment penting untuk memperjuangkan kepentingan jutaan rakyat Indonesia” tutupnya. [Mufid MD]
