Soalnya, jika dulu Presiden dipilih berdasarkan hasil Pemilu dan dilantik MPR, jika hal tersebut sudah terjadi siapa yang akan melakukannya? Akibatnya delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakatlah yang terjadi.
JERNIH-Jika Pemilu 2024 tetap dipaksakan ditunda, setidaknya ada lima masalah besar pada sistem demokrasi di Indonesia. Belum lagi menyusul pertanyaan, jika jabatan Presiden diperpanjang, apakah kondisi menjadi lebih baik atau bahkan bertambah buruk?
“Kalau buruk, nanti Pemilu ditunda lagi? Kan repot?” kata Abdul Kholik, Wakil Ketua DPD Ri dalam webinar MIPI, pada Sabtu (5/3).
Masalah pertama yang akan muncul, kata dia, adalah lahirnya ketidak pastian dalam politik di tanah air. Menyusul kemudian, sistem demokrasi jadi mandek, dan penyelenggara Pemilu yakni KPU, bisa mengalami demotivasi sebab tidak adanya kepastian waktu Pemilu.
Masalah ketiga, Abdul bilang, sistem demokrasi Indonesia kembali ke era 1945 sampai 1960-an yaitu, segala sesuatunya ditentukan ekskutif dan mengurangi peran yudikatif serta legislatif. Jika ini terjadi, resiko yang bakal menyusul adalah terbentuknya tirani mayoritas yang mengabaikan mayoritas.
“Problem heavy executive ini yang membuat Tap MPR pertama yang pertama kali keluar adalah pembatasan jabatan presiden. Tapi setelah beberapa tahun reformasi, ini muncul lagi,” kata Abdul.
Masalah keempat, terjadi kebingungan soal pihak yang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan Presiden. Sebab mundurnya pemilu, membuat masa jabatan DPR, MPR dan DPD juga terdampak.
Soalnya, jika dulu Presiden dipilih berdasarkan hasil Pemilu dan dilantik MPR, jika hal tersebut sudah terjadi siapa yang akan melakukannya? Akibatnya delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakatlah yang terjadi.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Gokar, Airlangga Hartarto, merupapak pihak yang sudah menyatakan dukungannya terkait penundaan Pemilu dengan alasan kondisi perekonomian belum stabil akibat pandemi. Sementara PKS, NasDem, Partai Demokrat, PPP dan PDI Perjuangan, sudah menyatakan penolakannya.[]
