Menurut Teguh, tantangan yang dihadapi Prabowo jauh berbeda karena dunia saat ini sedang memasuki fase keruntuhan tatanan internasional lama.Sistem multilateral yang selama puluhan tahun menjadi sandaran hubungan internasional kini semakin rapuh. Dalam situasi seperti itu, Indonesia tidak bisa lagi berharap terlalu besar pada jaminan keamanan maupun stabilitas ekonomi dari luar negeri. Karena itu,arah kebijakan Prabowo lebih berfokus pada penguatan kapasitas domestik dan konsolidasi internal nasional.
JERNIH– Direktur Geopolitik GREAT Institute, sekaligus Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, menilai program-program pemerintahan Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hilirisasi industri, hingga Sekolah Rakyat bukan sekadar kebijakan populis atau sosial biasa. Menurut Teguh, seluruh program itu merupakan bagian dari strategi memperkuat “kuda-kuda bangsa” di tengah dunia yang semakin tidak menentu.
Pandangan itu disampaikan Teguh di hadapan puluhan content creator dalam workshop yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (16/5/2026).
Dalam paparannya, Teguh membandingkan tantangan yang dihadapi empat pemimpin besar Indonesia: Soekarno, Soeharto, B. J. Habibie, dan Prabowo Subianto. Menurut ketua umum JMSI itu, setiap zaman memiliki ancaman geopolitik dan tekanan domestik yang berbeda, sehingga pendekatan para pemimpin pun tidak bisa disamaratakan.
“Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Pemimpin pada setiap masa itu pun mengambil kebijakan yang berbeda yang intinya adalah agar Indonesia bisa tetap survived di tengah pergolakan dunia,” katanya.
Teguh menjelaskan, di era Soekarno tantangan terbesar adalah menjaga kemerdekaan politik Indonesia di tengah perang dingin dan gelombang dekolonisasi dunia. Pada masa Soeharto, fokus utama bergeser ke stabilitas ekonomi dan integrasi nasional pasca-1965. Sementara Habibie menghadapi tekanan luar biasa akibat krisis moneter dan transisi demokrasi.
Namun, menurut Teguh, tantangan yang dihadapi Prabowo jauh berbeda karena dunia saat ini sedang memasuki fase keruntuhan tatanan internasional lama.
“Dalam beberapa bulan pertama 2026 saja kita sudah menyaksikan runtuhnya sistem internasional oleh pertikaian yang melibatkan superpower,” ujarnya.
Ia mengatakan, sistem multilateral yang selama puluhan tahun menjadi sandaran hubungan internasional kini semakin rapuh. Dalam situasi seperti itu, Indonesia tidak bisa lagi berharap terlalu besar pada jaminan keamanan maupun stabilitas ekonomi dari luar negeri.
Karena itu, kata Teguh, arah kebijakan Prabowo lebih berfokus pada penguatan kapasitas domestik dan konsolidasi internal nasional.
“Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak lain, baik negara tetangga maupun sistem internasional itu sendiri. Keamanan inklusif artinya kita membangun kemampuan bertahan dari dalam, kita bertanggung jawab pada keamanan kita,” katanya.
Menurut Teguh, pendekatan itu tercermin dalam berbagai program strategis pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga percepatan hilirisasi industri nasional.
“Ini bukan sekadar program sosial. Ini kebutuhan memperkuat fondasi dan kuda-kuda bangsa agar tidak goyah ketika badai datang,” ujarnya.
Ia lalu membandingkan strategi tersebut dengan pengalaman China pada awal era 2000-an ketika Beijing mendorong industrialisasi dan hilirisasi secara besar-besaran untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok asing.
“Prabowo pun melihat Indonesia harus melakukan hal itu. Tanpa hilirisasi, kita akan terus jadi pengekspor bahan mentah dan pengimpor barang jadi. Posisi itu membuat kita rentan secara struktural,” kata Teguh.
Untuk memperkuat argumennya, Teguh merujuk pada pemikiran dua tokoh besar realisme politik internasional, Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz. Menurutnya, Morgenthau sejak lama mengingatkan bahwa hubungan internasional pada dasarnya adalah perebutan kekuasaan, sehingga negara tidak bisa menggantungkan keselamatannya pada moralitas universal semata.
“Morgenthau mengingatkan bahwa moralitas universal tidak bisa menggantikan kepentingan nasional. Negara harus mengurus dirinya sendiri terlebih dulu,” ujarnya.
Sementara Kenneth Waltz, kata Teguh, menekankan bahwa sistem internasional yang anarkis memaksa setiap negara menjalankan prinsip self-help atau bertahan dengan kekuatan sendiri.
“Waltz bilang, di sistem tanpa otoritas pusat, negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang bisa diandalkan hanya kemampuan sendiri,” katanya.
Teguh menilai logika itulah yang kini tampak dalam kebijakan ketahanan nasional pemerintahan Prabowo: memperkuat sektor pangan, energi, teknologi, industri, hingga pertahanan agar Indonesia tidak mudah terguncang ketika dunia mengalami krisis besar.
Menutup paparannya, ia mengingatkan para content creator agar tidak sekadar membangun narasi permukaan dalam membaca kebijakan pemerintah, tetapi memahami konteks geopolitik yang lebih luas. “Narasi yang kalian bangun harus berbasis pemahaman bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Bukan sekadar mengikuti arus, tapi menciptakan arus sendiri,” ujarnya. []
