“Jihad cinta itu adalah tipuan. Istilah yang sengaja diada-adakan. Ini adalah bagian dari agenda mayoritas yang jahat. Pernikahan berbeda agama diizinkan berdasarkan hukum India, bahkan didorong oleh beberapa pemerintah,”kata Chidambaram.
JERNIH–Di tengah bergulirnya rencana pemerintah Negara Bagian Uttar Pradesh untuk mensahkan rancangan undang-undang pemerintah yang didominasi Partai Bharatiya Janata (BJP) untuk menghabisi apa yang disebut kelompok sayap kanan India sebagai ‘Jihad Cinta ‘, mantan Menteri Dalam Negeri Palaniappan Chidambaram mengkritik kebijaksaan tersebut.
Berbicara secara eksklusif kepada kantor berita independen India, Indo-Asian News Service (IANS), mantan Menteri Dalam Negeri itu pada Kamis (26/11) mengatakan, seharusnya rencana itu dibatalkan oleh pengadilan, karena pernikahan berbeda agama sepenuhnya diizinkan dalam undang-undang.
“Jihad cinta itu adalah tipuan. Istilah yang sengaja diada-adakan. Ini adalah bagian dari agenda mayoritas yang jahat. Pernikahan berbeda agama diizinkan berdasarkan hukum India, bahkan didorong oleh beberapa pemerintah,”kata Chidambaram.
Dia yakin, kalau pun Negara Bagian Uttar Pradesh tetap ngotot, “Undang-undang yang diberlakukan atau diusulkan dari beberapa pemerintah negara bagian itu akan dianggap inkonstitusional, ” katanya.
Banyak pemerintah negara bagian yang dipimpin kader BJP sedang dalam proses memberlakukan undang-undang yang melarang jihad cinta. Pemerintah Yogi Adityanath di Uttar Pradesh telah mengumumkan peraturan yang melarang perpindahan agama karena pernikahan.
Ini dilakukan mengingat meningkatnya jumlah kasus dugaan ‘jihad cinta’ di negara bagian tertentu, di mana pria Muslim menyembunyikan identitas agama mereka untuk memikat gadis-gadis Hindu, kata sebuah sumber. Jumlah maksimum kasus serupa telah dilaporkan dari Kanpur dan Meerut.
Menurut sumber, pimpinan Rashtriya Swayamsevak Sangh, disingkat RSS—sebuah organisasi sukarelawan paramiliter sayap kanan dan nasionalis Hindu India, Mohan Bhagwat, selama kunjungan dua hari ke Lucknow pekan ini juga mengangkat masalah pindah agama.
Pemerintah Negara Bagian Haryana yang juga dipimpin seorang kader BJP, juga mengatakan akan memberlakukan undang-undang semacam itu di negara bagian mereka, sementara banyak pemerintah negara bagian juga berada di jalur yang sama.
Undang-undang anti-konversi di berbagai negara berusaha untuk mencegah seseorang dari pindah agama atau mencoba untuk pindah agama, baik secara langsung atau tidak, orang lain melalui cara ‘paksa’ atau ‘curang’, atau dengan ‘godaan’ atau ‘bujukan’.
Saat ini, delapan negara bagian India memiliki undang-undang anti-konversi, misalnya Arunachal Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, dan Uttarakhand.
Odisha adalah negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang ini pada tahun 1967, diikuti oleh Madhya Pradesh pada tahun 1968. [Indo-Asian News Service (IANS)]
