Jika seluruh tahapan uji klinis sesuai rencana maka pada akhir 2021 atau awal 2022 vaksin Merah Putih bisa mendapat izin penggunaan darurat.
JERNIH-pada Maret mendatang, Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman akan menyerahkan vaksin hasil pengembangannya ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma.
Untuk selanjutnya Bio Farma akan melakukan serangkaian uji klinis terhadap vaksin Merah Putih tersebut sebelum bisa digunakan massal.
Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) Ali Gufron mengatakan, vaksin Merah Putih menggunakan strain virus yang beredar di Indonesia. Eijkman mengembangkan platform protein rekombinan yang bisa diekspresikan melalui mamalia dan ragi (yeast).
“Kini perkembangannya sesuai dengan target. Kemudian di Maret atau paling lambat April sudah diserahkan ke Bio Farma untuk diuji di sana,” kata Gufron dalam konferensi virtual pada Selasa (9/2/2021) lalu.
Selanjutnya gufron menjelaskan bahwa terhadap vaksin, sejak awal harus dilakukan identifikasi imunogenisitas, efektivitas, keamanan, kemudian kehalalannya. Untuk mewujudkan itu, vaksin harus diujikan dahulu ke hewan sebelum dicoba ke manusia.
Bahkan, kata dia, di beberapa platform ada pembersihan virusnya, kemudian karakterisasi, kemudian masuk tahap uji pre klinik, kemudian memasuki uji klinik 1, kemudian uji klinik 2, dan uji klinik 3.
Seluruh prosedur tersebut harus dilalui semua kandidat vaksin sebelum dinyatakan bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jika Lolos, baru diurus ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan izin edar darurat (EUA).
“Kami bahagia dan bangga ternyata anak bangsa luar biasa,” kata Gufron.
Namun Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro mengharapkan vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan saat ini bisa mendapat izin penggunaan darurat pada akhir 2021 atau awal 2022.
Saat ini PT Bio Farma tengah bersiap memproduksi vaksin Sinovac dengan menggunakan bulk atau bahan baku yang dikirim Sinovac awal Februari lalu. Nantinya vaksin tersebut akan digunakan untuk vaksinasi bagi petugas public.
“Dengan demikian, Indonesia dapat memiliki supply vaksin secara mandiri dan siap menjalankan program vaksinasi kepada pelayan publik setelah vaksinasi kepada tenaga kesehatan selesai diselenggarakan,” kata Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
Menurut Bambang, saat ini ada 270 juta penduduk Indonesia, yang mana untuk menciptakan kekebalan kelompok maka perlu dua per tiga penduduk atau sekitar 180 juta orang yang mendapat vaksin Covid-19. (tvl)
