“Namanya Menko (Menteri Koordinator), dia dianggap memiliki kekuatan lebih dibanding menteri yang lain, dari aspek itu bisa saja benar (pernyataan Bambang Wuyanto)”
JERNIH – Pernyataan Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto, menyinggung Menteri Luhut Binsar Pandjaitan sebagai prime minister alias menteri utama di Kabinet Indonesia Maju, dinilai ada benarnya oleh Partai Persatuan Pembangunan.
“Namanya Menko (Menteri Koordinator), dia dianggap memiliki kekuatan lebih dibanding menteri yang lain, dari aspek itu bisa saja benar (pernyataan Bambang Wuyanto),” ujar Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, di Jakarta, Jumat (8/4).
Menurut Baidowi, pernyataan Menteri Luhut sebagai prime minister karena kerap dianggap berbicara di luar tupoksinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Salah satunya terkait penundaan pemilu.
“Mungkin Pak Luhut sering berbicara dianggap di luar konteks tupoksinya,” kata dia.
Baca Juga: Ditangguhkan dari Dewan HAM PBB, Rusia: Ilegal dan Bermotivasi Politik
“Sempat bicara tentang big data, tentang penundaan pemilu, padahal beliau Menteri Koordinator Maritim dan Investasi,” lanjutnya.
Oleh karena itu, ia menilai, jika seseorang berbicara di luar tupoksinya maka terkesan memiliki kewenangan lebih.
“Memang, kalau orang bicara di luar tupoksinya terkesan dilihat memiliki kewenangan yang lebih,” katanya.
Sebelumnya Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto, menanggapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menterinya berbicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.
“Presiden memperingatkan. Menteri kan teknis. Apakah pantas, misalnya saya bikin ekstrem, misalnya seorang menteri, Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan? Tidak masuk,” ujarnya.
Karena itu, dirinya meminta para menteri Jokowi sadar akan jabatan yang diemban. Sebab arahan Jokowi bisa jadi merupakan peringatan terhadap para menteri.
“Sadar lah pada posisimu, sebagai Pak Pres (Jokowi) sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi. Kalau Menteri Dalam Negeri bicara soal pemilu, masih ada make sense dengan tugasnya. Masuk akal,” katanya.
“Tapi menteri yang tidak ada urusann, tidak usah,” tambahnya.
Seperti diketahui, dalam beberapa kesempatan beberapa menteri kerap membicarakan terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, semisal Menteri Luhut Binsar Pandjaitandan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
