Mesir Meradang, Pembangunan Pangkalan Militer Israel di Gaza Kian Dekat Perbatasan Sinai
JERNIH – Aktivitas militer Israel di wilayah selatan Jalur Gaza—yang hanya berjarak beberapa kilometer dari perbatasan Mesir—memicu gelombang kemarahan publik dan pengamat di Kairo. Langkah Tel Aviv yang memperluas dan memperkuat pos-pos militernya di dekat kawasan Sinai dinilai sebagai pelanggaran nyata terhadap kesepakatan politik dan keamanan bilateral yang telah terjalin selama berdekade.
para pengamat Mesir menilai bahwa penempatan pangkalan atau pos pertahanan di area sensitif tersebut mengancam stabilitas kawasan dan melanggar kesepakatan perbatasan yang berlaku.
Berdasarkan berbagai laporan media, militer Israel terus melakukan aktivitas teknik skala besar di Gaza selatan, meliputi pengerukan tanah, pembuatan tanggul, penggalian parit, pembangunan akses jalan, hingga penguatan benteng pertahanan. Pekerjaan ini terus berlangsung bahkan di saat pembersihan puing bangunan dan rekonstruksi sipil di Kota Rafah justru mandek.
Para analis menilai pergerakan ini menandai adanya rencana jangka panjang Tel Aviv untuk mempertahankan kehadiran militer secara permanen di sepanjang perbatasan Mesir. Israel dinilai melanggar kesepakatan Philadelphi (2005) yang mengatur penarikan penuh pasukan Israel dari koridor sepanjang 14 kilometer dan lebar 100 meter di perbatasan Gaza-Mesir, serta menyerahkan wewenang penjagaan perbatasan kepada Otoritas Palestina.
Selain itu pada perjanjian damai Mesir-Israel (1979) telah disepakati zona bebas militer (demilitarized zone) dan membatasi pengerahan pasukan di kedua sisi perbatasan guna menjamin kedaulatan wilayah yang tidak boleh dilanggar.
Peneliti politik Mesir, Islam Mansi, menegaskan bahwa tindakan Israel dengan jelas melanggar substansi dari perjanjian-perjanjian tersebut. Ia mengimbau agar pemerintah Mesir segera mengajukan pengaduan resmi kepada Multinational Force and Observers (MFO)—pasukan pengawas independen yang dibentuk sejak 1981—untuk membuktikan sekaligus menghentikan pelanggaran Israel.
Saling Tuding di Kawasan Perbatasan
Ketegangan ini memperuncing perselisihan diplomatik yang telah terjalin sejak Israel menguasai Koridor Philadelphi dan Pintu Perbatasan Rafah pada Mei 2024. Tel Aviv beralasan bahwa penguasaan jalur darat tersebut bertujuan memutus jalur penyelundupan senjata Hamas melalui terowongan bawah tanah. Di sisi lain, pejabat Israel mengkritik penumpukan fasilitas militer Mesir di Sinai dan mendesak pihak internasional untuk menekan Kairo agar membongkar infrastruktur tersebut.
Sementara Kairo mengutuk pendudukan koridor tersebut sebagai “eskalasi berbahaya” yang mempertaruhkan keberlanjutan perjanjian damai. Analis keamanan Mesir, Jenderal Purnawirawan Mohamed al-Ghabari, menegaskan bahwa penguatan keamanan di Sinai sangat vital untuk melindungi kedaulatan nasional, mengamankan Terusan Suez, serta mencegah potensi limpahan konflik maupun skenario pengusiran paksa warga Gaza ke wilayah Mesir.
Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah disepakati melalui mediasi internasional (termasuk Mesir, Amerika Serikat, Qatar, dan Turki), penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza masih menemui jalan buntu.
Israel dinilai menggunakan penguasaan militer di lapangan sebagai kartu tekan politik (political pressure card) sebelum memenuhi komitmen penarikan pasukan secara bertahap. Pembangunan dan perluasan pos-pos militer yang terus berjalan di dekat Sinai ini diprediksi akan membuat hubungan diplomatik antara Kairo dan Tel Aviv berada dalam titik nadir.
