AS Ancam ‘Isolasi Ekonomi Paling Buruk’ bagi Iran, Trump Hadapi Dilema Domestik
JERNIH — Pemerintah Amerika Serikat mempertegas tekanan terhadap Teheran melalui skema blokade fisik dan pemiskinan ekonomi secara masif. Menteri Keuangan AS Scott Bessent melayangkan ancaman bahwa Washington bakal menjatuhkan sanksi yang akan menempatkan Iran dalam “isolasi ekonomi yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia.”
Pernyataan keras tersebut disampaikan Bessent saat diwawancarai jaringan televisi konservatif Newsmax. Ia menyebut langkah mendesak ini menggabungkan tekanan finansial tingkat tinggi dan blokade militer di jalur pelayaran vital.
“Ini akan menjadi kombinasi isolasi ekonomi seperti yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Blokade yang berlanjut di Selat Hormuz akan mencegah apa pun masuk atau keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Tunggu pengumuman lebih lanjut minggu depan,” ujar Bessent.
Sikap konfrontatif ini sekaligus menandai balik arah strategi Washington. Hanya beberapa hari sebelumnya, Bessent sempat menyampaikan optimisme di CNBC bahwa kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz dapat dicapai dalam hitungan hari—pernyataan yang sempat menenangkan pasar modal Wall Street dan menurunkan harga minyak dunia.
Perubahan manuver ini mencerminkan dilema domestik yang membayang-bayangi Gedung Putih. Perang yang berkecamuk sejak akhir Februari lalu telah memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, menekan elektabilitas Presiden Donald Trump, serta memicu kecemasan mendalam di tubuh Partai Republik jelang Pemilu Sela (midterm elections) November mendatang.
Meredam lonjakan harga bensin bagi warga AS secara terbuka kini digeser menjadi prioritas nomor satu pemerintah, melampaui isu kepemilikan senjata nuklir Iran. “Saya tahu harga minyak hari ini sudah turun jauh dari puncaknya di awal konflik. Itu tujuan nomor satu kami—menjaga harga minyak dan gas tetap murah bagi warga Amerika di seluruh negeri. Baru kemudian tujuan nomor dua adalah memastikan Iran tidak pernah mendapatkan senjata nuklir,” ungkap Wakil Presiden JD Vance dalam wawancaranya dengan Fox News.
Pengakuan jujur dari Vance menggarisbawahi realitas pahit di lapangan: fokus konflik kini berpusat pada kendali atas Selat Hormuz. Urat nadi pasokan energi dunia yang semula terbuka itu kini lumpuh total akibat respons balasan Teheran. Lumpuhnya selat tersebut justru memberi Iran kartu tawar (bargaining chip) yang sangat krusial untuk menahan gempuran militer skala besar dari AS.
Cadangan Amunisi Menipis dan Taktik “Low-Key” Trump
Di balik retorika gertakan ekonomi, keputusan Washington untuk menahan diri dari serangan udara masif juga dipicu oleh keterbatasan logistik militer. Operasi tempur selama beberapa bulan terakhir dilaporkan telah menghabiskan stok rudal berteknologi tinggi bernilai miliaran dolar, hingga membikin persediaan amunisi AS mulai menipis.
Presiden Trump sendiri mengonfirmasi peralihan pendekatan tempur AS menjadi taktik penekanan ekonomi jangka panjang. “Kami mengambil pendekatan low-key (bertindak tenang/tidak berlebihan). Kami hanya bernegosiasi setengah hati dengan mereka. Kami hanya mengawasi Iran dengan inflasi raksasanya dan kenyataan bahwa mereka tidak punya uang lagi,” tutur Trump dalam wawancara dengan media Axios.
Di sisi lain, upaya diplomasi jalur cepat tampak buntu. Kendati Trump sempat menyatakan penundaan gempuran militer bersyarat pada pembukaan Selat Hormuz, Teheran menyodorkan daftar tuntutan berat sebagai syarat pembukaan kembali jalur pelayaran tersebut—persyaratan yang hampir mustahil diterima oleh pemerintahan Trump:
- Penghentian perang di seluruh front secara total.
- Pencabutan blokade AS atas seluruh pelabuhan Iran.
- Penghapusan seluruh sanksi ekonomi dan pembebasan aset terblokir.
- Pembayaran ganti rugi atas kerugian akibat kerusakan perang.
Tuntutan tersebut mengulang kembali poin-poin Nota Kesepahaman (MoU) yang sempat disepakati pada Juni lalu namun runtuh akibat pecahnya kembali pertempuran—termasuk poin pembentukan dana rekonstruksi Iran senilai US$ 300 miliar.
Dengan diplomasi yang membeku dan harga energi yang belum sepenuhnya stabil, Washington kini memilih bertaruh pada daya tahan ekonomi. Namun, seiring makin dekatnya batas waktu Pemilu Sela November, pertanyaan besarnya adalah: Siapa yang akan bertahan lebih dulu dalam perang saraf ekonomi ini—Teheran atau pemilih di dalam negeri Amerika Serikat?
