Kerusuhan di Nepal meletus pada Senin (8/9/2025). Awalnya, protes ini dipicu oleh isu korupsi di pemerintahan dan pelarangan media sosial. Namun, aksi damai itu berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan massal.
JERNIH – Kerusuhan besar yang terjadi di Nepal ikut berdampak pada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara itu. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan, sebanyak 18 WNI berhasil dievakuasi dari Nepal.
Tim perlindungan WNI Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dhaka, Bangladesh, langsung bergerak cepat untuk memastikan keselamatan para WNI. Menurut pernyataan resmi Kemlu, proses pemulangan para WNI dilakukan dengan pendampingan ketat dari tim pelindungan di Bandara Internasional Tribhuvan, Kathmandu, pada Kamis (11/9/2025). Mereka dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (12/9/2025) hari ini.
Dari 18 WNI yang dievakuasi, mereka berasal dari berbagai latar belakang. Sebagian besar adalah delegasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kesehatan, lembaga GIZ Indonesia, asosiasi hydro, serta Universitas Indonesia. Rombongan ini berada di Nepal untuk mengikuti agenda kerja sama energi terbarukan, yakni ‘3rd Exchange of Renewable Energy Mini-grids in South-South and Triangular Cooperation’ (ENTRI), yang berlangsung dari 8-12 September 2025.
Selain delegasi, ada juga WNI lain yang kebetulan sedang berwisata di Nepal saat kerusuhan pecah. Mereka kini termasuk dalam kelompok repatriasi yang dipulangkan.
Tim pelindungan WNI dari Kemlu dan KBRI Dhaka memastikan bahwa mereka akan terus berada di Nepal untuk memantau perkembangan situasi di lapangan. Langkah ini penting untuk memastikan seluruh WNI yang masih berada di sana, baik yang menetap maupun yang sedang dalam kunjungan, berada dalam kondisi aman.
Secara terpisah, Direktur Informasi dan Media Kemlu RI Hartyo Harkomoyo mengatakan bahwa pihaknya secara intensif terus menjaga komunikasi dengan seratusan WNI yang ada di Nepal.
“Saat ini KBRI Dhaka secara intensif terus menjalin komunikasi dengan 134 WNI yang ada di sana, baik yang sedang menetap atau tujuan-tujuan tertentu untuk berkunjung di sana maupun yang tergabung dalam delegasi pertemuan internasional di Kathmandu,” ujar Hartyo.
Kerusuhan di Nepal meletus pada Senin (8/9/2025). Awalnya, protes ini dipicu oleh isu korupsi di pemerintahan dan pelarangan media sosial. Namun, aksi damai itu berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan massal. Buntutnya, 31 orang tewas dan ratusan lainnya terluka, menciptakan kekacauan di ibu kota dan kota-kota lain.
Akibat kerusuhan yang tak terkendali ini, pemerintahan Nepal ambruk. Perdana Menteri Sharma Oli mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Ram Chandra Paudel. Langkah ini membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan baru, sementara negara berusaha pulih dari kekacauan yang terjadi.
