JAKARTA – Surat kesepahaman yang ditandatangani oleh tujuh kepala daerah di Papua tertanggal 1 November 2019 di Timika, soal keinginan pemekaran daerah Papua Tengah saat ini beredar.
Mereka di antaranya Bupati Intan Jaya, Puncak, Mimika, Nabire, dan Dogiyai. Sementara dua lainnya yakni Wakil Bupati Panaiai, dan Wabup Deiyai.
Ke tujuh kepala daerah sepakat membentuk Provinsi Papua Tengah. Pemerintah Pusat menyebut usulan yang baru disetujui yakni penambahan provinsi baru, yakni Papua Selatan.
“Pembentukan itu masih dalam pengkajian,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta, Sabtu (2/11/2019).
Terdapat dua perbedaan dalam permintaan pembentukan Provinsi Papua Tengah. “Dari para pimpinan di Lapago, maunya ada provinsi Pegunungan Tengah berpusat di Jayawijaya, Wamena. Sementara ada beberapa bupati lagi menghendaki namanya Provinsi Papua Tengah, bukan Pegunungan Tengah,” jelas Tito.
Papua Tengah meliputi Timika, Mepago, hingga Nabire. Dengan pusat pemerintahan berada di Timika.
Sebelumnya pemerintah telah menyepakati pemekaran Papua Selatan. Meski keputusan itu diambil dalam kondisi moratorium pemekaran wilayah. Hal itu juga dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat karena mempertimbangkan beberapa hal. Pada intinya, aspirasi itu berasal dari kawasan selatan, tengah dan pegunungan tengah.
Banyaknya permintaan pemekaran wilayah, membuat pemerintah mempertimbangkan anggaran yang dimiliki negara. “Jadi di utara ada satu, tengah satu, bawah satu, itu kira kira idealnya. Idealnya lagi si lima, tapi anggarannya enggak cukup,” tutupnya.
