Partai Bharatiya Janata Dituding Dalang Kerusuhan Februari Yang Tewaskan Puluhan Muslim India
NEW DELHI (INDIA)—Komisi Minoritas Delhi (Delhi Minorities Commission/DMC) pada Kamis (16/7/2020) waktu setempat, merilis laporan hasil penyelidikan kerusuhan 25-28 Februari 2020 di New Delhi yang menewaskan puluhan orang.
Dikabarkan Aljazeera, DMC mengatakan dalam laporannya, pihak kepolisian di New Delhi gagal melindungi komunitas Muslim yang berkampnye menentang Undang-Undang (UU) Amandemen Kewarganegaraan yang disahkan Parlemen India pada 12 Desember 2019.
Laporan itu menyebut setidaknya lima puluh tiga orang tewas. Banyak dari mereka merupakan anggota komunitas Muslim. Sementara dua ratus lainnya dilaporkan luka-luka.
Hal ini menjadikan kerusuhan tersebut yang terburuk di ibu kota India sejak tahun 1984 ketika tiga ribuan orang dari komunitas Sikh terbunuh pasca kematian Mahatma Gandhi.
Komisi yang ditunjuk pemerintah untuk mempromosikan hak-hak minoritas di India ini juga menyebut bahwa rumah, toko, dan kendaraan Muslim secara selektif menjadi sasaran selama kekusuhan berlangsung yang bertepatan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke India.
Terhitung ada sebelas mesjid, lima madrasah (sekolah agama), dan pemakaman Muslim diserang menurut laporan tersebut.
Partai Nasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party/BJP), dituding memicu kerusuhan tersebut. Mereka disebut menyuruh para simpatisannya untuk menyerang aksi damai menentang UU Amandemen Kewarganegaraan yang berlangsung di timur laut Delhi.
“Nampaknya, untuk melawan para pengunjuk rasa, dengan dukungan dari pemeritah dan polisi, sebuah rencana pembalasan dari kubu pro UU Amandemen Kewarganegaraan dibuat untuk memicu kekerasan dalam skala besar,” kata salah seorang anggota komisi.
Mereka juga mengatakan bahwa pihak kepolisian telah mendakwa pengujuk rasa dari komunitas Muslim sebagai biang keladi kerusuhan ini meski mereka merupakan korban dengan dampak terburuk.
DMC juga menuding beberapa petinggi Partai BJP, seperti mantan anggota majelis legislatif Delhi, Kapil Mishra, memicu kekerasan pada 23 Februari 2020. Namun, hal ini dibantah oleh juru bicara partai Perdana Menteri Narendra Modi tersebut.
“Ketika polisi Delhi telah menyatakan di pengadilan bahwa Kapil Mishra tidak terbukti berperan, maka atas dasar apa DMC mengatakan ini,” kata juru bicara partai BPJ Harish Khurana.
Sementara, Juru Bicara kepolisian Delhi, Anil Mittal, menolak tuduhan bahwa polisi telah berlaku bias. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berlaku adil.
“Kami telah mengajukan 752 laporan informasi pertama, lebih dari dua ratus lembar tagihan, menangkap lebih dari 1.400 orang sehubungan dengan kerusuhan. Kami juga telah membentuk tiga tim investigasi khusus dan masih terbuka untuk menerima pengaduan,” jelas Mittal.
UU Amandemen Kewarganegaraan tahun 2019 merupakan hasil amandemen dari UU Kewarganegaraan tahun 1955. UU yang baru tersebut mengatur percepatan pemberian kewarganegaraan bagi imigran beragama tertentu dari Afganisan, Pakistan, dan Bangladesh jika mereka masuk ke India sebelum tahun 2015.
Agama-agama yang tercantum dalam UU tersebut adalah Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen. Tidak dicantumkannya agama Islam menyulut protes komunitas Muslim di India. [*]
