PDIP Kebelet Ahok Jadi Kepala Otorita, PKS Tutup Mata PPP : Presiden Jangan Didikte
“Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira,” katanya.
JERNIH-PDI Perjuangan, melalui Sekertaris Jenderanya yakni, Hasto Kristiyanto, mendorong agar Presiden Jokowi memilih Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Hal itu menurut dia, sudah disampaikan secara langsung oleh Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri dalam sebuah dialog.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sikap partainya terhadap Undang-Undang IKN yang baru saja disahkan sudah jelas yaitu, meolak. Namun terkait munculnya nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dia bilang sah saja asalkan tak menimbulkan kegaduhan.
“PKS menolak Undang-Undangnya itu. Memang di UU, diajukan dan ditunjuk oleh Presiden, jadi monggo saja Presiden tunjuk yang punya dua hal, kapasitas dan integritas,” kata Mardani kepada awak media, Jumat, (28/1).
Dia bilang, siapapun yang ditunjuk Presiden menjadi Kepala Badan Otorita IKN, diharapkan tak menimbulkan kegaduhan politik sebab bisa menjadi kredit poin bagi Jokowi sebagai kepala negara.
“Pesan kami dua hal, cari yang punya kapasitas dan integritas dan tidak menimbulkan kegaduhan politik,” ujarnya.
Di lain pihak, Ketua DPP PPP Achmad baidowi mempertanyakan alasan mendasar kenapa harus Ahok yang menjadi Kepala Badan Otorita. Sebab dia bilang, masih banyak sosok lain yang layang menjadi pemimpin di ibu kota baru nantinya.
“Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira,” katanya.
Achmad Baidowi meminta, agar semua pihak jangan mendikte Presiden dalam hal penentuan Kepala Otorita IKN. Sebab meski bersifat sebagai Pemerintah Daerah Khusus, namun soal pengalokasian anggaran setingkat Menteri.
“Presiden nggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Biarlah Presiden diberikan keleluasaan tentunya presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa,” katanya menjelaskan.[]
