RIAU – Rencana pemerintah mengevakuasi sebanyak 74 warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan crew kapal Diamond Princess, yang turut menjalani karantina akibat wabah virus corona di Pelabuhan Yokohama, Jepang sejak 5 Februari 2020, belum ada kejelasan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan pemerintah belum memutuskan opsi mana yang digunakan untuk menjemput 74 WNI di Kapal Diamond Princess. Meski demikian, berbagai sarana prasarana tengah disiapkan.
“Ini dalam proses persiapan, tapi belum kita putuskan. Rumah sakit juga kita siapkan, tapi urusan yang berkaitan dengan tempat belum diputuskan,” ujarnya di Riau, Jumat (21/2/2020).
Ia mengaku saat ini masih tahap diplomasi dengan pihak Jepang. Karena itu, dievakuasi menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Soeharso 99, yang diketahui sebagai kapal rumah sakit milik TNI, atau dengan pesawat belum diputuskan.
“Apakah nanti dievakuasi dengan kapal langsung ke RS atau evakuasi dengan pesawat, ini belum diputuskan. Saya kira secepatnya, karena ini masih proses diplomasi Indonesia dan Jepang,” katanya.
Rencana evakuasi WNI di kapal Diamond Princess telah disampaikan ke otoritas Jepang. Karenanya berharap keputusan segera keluar, sehingga pemerintah bisa langsung bergerak.
“Kita sudah minta, tetapi di sana belum ada jawaban. Kita harapkan segera ada keputusan, sehingga kita bisa langsung bergerak,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, mengatakan KRI Soeharso 990 memiliki kemampuan memulangkan 74 WNI tersebut. Sebab telah dilengkapi alat-alat medis yang mumpuni.
“Ini kapal rumah sakit yang punya kemampuan melakukan perawatan dan sebagainya. Karena ini kan kapal yang dirancang untuk mengatasi penyakit apa pun,” katanya.
Di dalam KRI Soeharso, lanjut Terawan, memiliki ruangan isolasi, karantina, dan sistem aliran udara satu arah untuk mencegah terjadinya penularan virus. Oleh karena itu, kapal ini juga kerap disebut RS Apung Soeharso.
Terawan mengaku, pihaknya menyiapkan sarana prasarana untuk menjemput WNI di Jepang, dengan berbagai opsi yang telah disiapkan pemerintah.
“Keputusan penjemputan WNI di Jepang masih harus dibahas lebih lanjut melalui rapat koordinasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh presiden,” kata dia. [Fan]
