JERNIH – Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darmanin telah mengumumkan tindakan keras terhadap 76 masjid yang dicurigai pemerintah sebagai ‘separatisme’ dan mendorong ekstremisme.
Gérald Darmanin mengatakan masjid-masjid tersebut akan diperiksa dan setiap masjid yang ditemukan sebagai “tempat berkembang biak terorisme” akan ditutup. Demikian dikutip The Guardian, Jumat (4/12/2020).
Langkah tersebut adalah bagian dari kampanye pemerintah Prancis yang sedang berlangsung untuk memerangi ekstremisme Islam setelah serangkaian serangan yang disebutnya sebagai teroris termasuk pemenggalan kepala seorang guru dan pembunuhan tiga orang di sebuah gereja di Nice. Namun hal itu telah menimbulkan tuduhan tidak adil karena menargetkan masyarakat komunitas Muslim yang lebih luas.
Presiden, Emmanuel Macron, dengan keras membantah bahwa undang-undang baru untuk memperkuat sekularisme yang dia uraikan pada awal Oktober menargetkan Muslim. Dia mengatakan undang-undang tersebut, di mana Prancis akan melatih para imam dan memberlakukan larangan yang lebih luas pada home schooling dan kontrol pada asosiasi agama, olahraga dan budaya, ditujukan untuk menangani “separatisme Islam” radikal.
Benturan Macron dengan kalangan muslim ini terus terjadi melalui perdebatan panjang Prancis tentang sekularisme. Para penentang mengatakan pemerintah menjadi kaki tangan sayap kanan negara itu, dan undang-undang tersebut telah memicu protes dan kemarahan di negara-negara Muslim. Bahkan banyak kalangan di Inggris dan AS yang menuduh pemerintah Prancis tidak toleran.
Pada hari Rabu, Darmanin, yang mengangkat isu hackles dengan mempertanyakan mengapa supermarket memiliki lorong makanan halal dan halal yang terpisah, mengatakan serangan di masjid adalah “tindakan besar-besaran dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap separatisme”. “Dalam beberapa hari mendatang, tempat ibadah yang diduga separatisme ini akan diperiksa. Yang harus ditutup, nanti,” ujarnya.
Menurut dokumen kementerian dalam negeri yang bocor ke surat kabar Le Figaro, 76 masjid yang menjadi sasaran termasuk 18 yang menjadi perhatian khusus, delapan di antaranya berada di wilayah Paris yang lebih luas. Dua di antaranya, di Banlieue Seine-Saint-Denis, rumah bagi sejumlah besar komunitas Afrika utara Prancis, telah diperintahkan untuk ditutup dan yang ketiga telah ditandai oleh komisi keamanan negara.
“Hingga saat ini, negara berfokus pada radikalisasi dan terorisme. Sekarang kami juga akan menyerang tempat berkembang biak terorisme, di mana orang menciptakan ruang intelektual dan budaya untuk memisahkan diri dan memaksakan nilai-nilai mereka,” kata Darmanin kepada Le Figaro.
Prancis memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa Barat. Adalah ilegal di Prancis untuk menyusun statistik berdasarkan ras atau agama, tetapi komunitas Islam diperkirakan berjumlah sekitar 6 juta orang.
Darmanin secara resmi mengumumkan pembubaran organisasi Muslim terkenal, Collective Against Islamophobia in France (CCIF), yang dituduh pemerintah menyebarkan propaganda Islamis. CCIF menuduh menteri itu “menyerah pada seruan sayap kanan”.
Pada bulan Oktober, seorang warga Chechnya memenggal kepala guru sekolah Samuel Paty, yang telah menunjukkan karikatur kontroversial dari surat kabar satir Charlie Hebdo kepada sekelompok murid. Darmanin pun memerintahkan penutupan sebuah masjid di Pantin, timur laut Paris, selama enam bulan, menuduhnya mengobarkan kampanye melawan guru.
Pada saat itu, William Bourdon, seorang pengacara yang mengajukan tantangan yang tidak berhasil atas perintah penutupan tersebut, mengatakan bahwa menutup masjid adalah “kesalahan yang sangat serius” yang berisiko “meminggirkan ribuan jamaah”. [*]
