”Kalau ada yang mau menyeragamkan dengan khilafah, itu sama saja dengan membatalkan dan membubarkan indonesia”
YOGYAKARTA – Adanya upaya pemutarbalikkan sejarah oleh kelompok pengusung khilafah di Indonesia, tidak perlu ditanggapi serius. Apalagi berkaitan dengan eksistensi dan sejarah panjang bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk belajar sejarah kembali tentang bangsa Indonesia dan alasan kenapa negara ini didirikan.
Hal itu diungkapkan Anggota Suluh Kebangsaan, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahida atau biasa disapa Alissa Wahid, di Yogyakarta, Kamis (27/8/2020).
”Gus dur selalu mengatakan bahwa alasan adanya Indonesia adalah karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, Indonesia tidak perlu ada. Contohnya, saya sekarang sekarang di Jogja, kalau kita tahun 1945 tidak mencapai kesepakatan bernama Indonesia, saya ini berarti ada di negara yang berbeda dengan Jakarta. Karena tidak ada Indonesia,” ujarnya.
Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian ini menambahkan, jika tahun 1945 bangsa ini tidak bersepakat menjadi satu negara , maka pasti terpecah-pecah. Karenanya disepakatilah satu nama yakni Indonesia.
”Kalau ada yang mau menyeragamkan dengan khilafah, itu sama saja dengan membatalkan dan membubarkan indonesia,” kata dia.
Menurutnya, ada kelompok militan melakukan kaderisasi atas perubahan ideologi bangsa. Bahkan anggotanya menjadi penggerak di masyarakat, termasuk di BUMN dan Kementerian/Lembaga (K/L). Juga berhasil menyusup ke berbagai lini hingga ke ASN dan TNI-Polri.
”Padahal di Indonesia sendiri sebenarnya sulit sekali untuk merealisasikan ide khilafah itu. Hal ini bisa kita lihat dari sisi teologis khilafah islamiyah itu tidak ditemukan bagaimana bentuknya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, khilafah yang sebenarnya didengung-dengungkan oleh Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) adalah khilafah versi nabhani.
“Sebenarnya bukan khilafah yang dijalankan oleh khulafaur rasyidin setelah nabi,” kata dia.
Oleh karena itu, perlu strategi efektif dan efisien untuk menjaga NKRI. Disamping menyiapkan kader-kader terbaik bangsa yang memiliki keterampilan atau kecakapan menggerakkan masyarakat.
Ia berharap, kehadiran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang terdepan dalam penanggulangan terorisme, turut serta mencetak kader-kader penggerak masyarakat.
”BNPT perlu untuk membuat program kaderisasi yang kuat, jadi kita nanti bisa mencetak orang-orang yang memang bisa menggerakkan masyarakat,” ujarnya. [Fan]
