- Jajak pendapat terakhir memperlihatkan suara ‘yes’ tertinggal. Artinya, Aborigin bisa tak masuk konstitusi.
- PM Albanese mengingatkan jika suara ‘yes’ kalah akan terjadi ketegangan antarras.
JERNIH — Australia akan menggelar referendum hak-hak masyarakat adat pada 14 Oktober 2023, yang menurut PM Anthony Albanese menjadi momen menentukan hubungan negara itu dengan minoritas Aborigin.
“Pada hari itu, setiap orang Australia akan memiliki kesempatan sekali dalam satu generasi untuk menyatukan negara kita, dan Anda mengubahnya menjadi lebih baik,” kata Albanese saat mengumumkan pemungutan suara yang mengikat itu.
“14 Oktober adalah waktu kita. Ini kesempatan kita, dan momen untuk menunjukan sisi terbaik dari karakter Australia,” lanjutnya.
Jika disahkan, penduduk asli Australia — yang telah menetap di negara benua itu sejak 60 ribu tahun lalu — akan diakui dalam konstitusi kali pertama.
Masyarakat adat juga akan mendapatkan hak yang dijamin konstitusi, untuk diajak berkonsultasi mengenai undang undang yang berdampak pada komunita mereka yang disebut dengan Suara untuk Parlemen.
Penduduk Australia hanya diberi dua pilihan; yes or no, untuk menentukan masyarakat adat tercantum dalam konstitusi. Sejauh ini, menurut jajak pendapat, ‘yes’ — atau mereka yang setuju masyarakat adat masuk ke dalam konstitusi — tertinggal.
Akibatnya muncul kekhawatiran jika ‘yes’ kalah dalam referendum akan merusak hubungan antarras, menodai reputasi global Australia, dan membuang kesempatan sekali dalam satu generasi untuk mengurangi kesenjangan.
“Memilih ‘no’ tidak membawa hasil apa-apa. Itu berarti tidak ada perubahan,” kata Albanese. “Memberi suara ‘no’ adalah menutup peluang untuk bergerak maju.”
Albanese juga mengingatkan semua pihak untuk tidak menutup pintu bagi generasi penduduk asli Australia. Suku Aborigin, masih menurut Albanese, membawa semangat budaya tertua yang masih ada di dunia.
Namun lebih dua abad, terhitung sejak pendatang dari Inggris berlabuh di Sydney kali pertama, orang-orang Aborigin meninggal dalam usia muda, hidup dalam kemiskinan absolut, atau mendekam di penjara.
Usulan Memecah Belah
Referendum ini sama sekali tidak populer secara universal. Beberapa orang khawatir referendum akan mencemari konstitusi. Penduduk asli Australia percaya referendum saja tidak cukup.
Jacinta Nampijinpa Price, seorang penduduk asli, menentang referendum dengan menyebutnya memecah belah Australia.
Survei awal mengisyaratkan adanya dukungan luas terhadap referendum, tapi terhenti karena perselisihan politik dalam beberapa bulan terakhir.
William Bowe, penyelenggara jajak pendapat, mengatakan dukungan mencapai 40 persen tahun lalu. Kini, banyak penduduk Australia yakin untuk berpegang pada status quo.
