Respon Krisis Minyak Dunia: ASN hingga Swasta Bakal WFH 1 Hari Seminggu Usai Lebaran
JERNIH – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah berani untuk menjinakkan dampak lonjakan harga minyak mentah dunia. Sebuah skema kerja fleksibel atau Work From Home (WFH) sebanyak satu hari dalam seminggu sedang dimatangkan untuk diberlakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja sektor swasta.
Kebijakan “Rem Darurat” konsumsi BBM ini mencuat usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan satu hari kerja dari rumah ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan strategi ekonomi makro. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, pengurangan mobilitas pekerja selama satu hari dalam sepekan mampu menekan konsumsi BBM secara nasional dengan angka yang cukup fantastis.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas. Dari sisi bensin, penghematannya cukup signifikan, yakni mencapai seperlima (20%) dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga dalam rilis resmi Kemenko Perekonomian.
Rencananya, kebijakan ini akan mulai diuji coba dan diimplementasikan setelah momentum Hari Raya Idulfitri 2026. Meski begitu, pemerintah masih terus memantau dinamika geopolitik dan fluktuasi harga minyak mentah sebelum mengetuk palu regulasi secara permanen.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti terus perkembangan yang ada,” tegas Airlangga, meminta masyarakat untuk bersabar menunggu juknis (petunjuk teknis) resminya.
Selain mengajak rakyat “WFH berjamaah”, pemerintah juga menyiapkan serangkaian jurus jitu untuk menjaga defisit APBN agar tetap di bawah ambang batas 3%. Beberapa langkah strategis tersebut meliputi transisi energi. Badan Pengelola Investasi Danantara diperintahkan mempercepat konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Pemerintah juga akan menggenjot volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Selain itu, pajak ekspor batu bara juga sedang dikaji ulang guna mengeruk pendapatan negara di tengah tren kenaikan harga komoditas global.
Langkah-langkah ini diambil agar Indonesia memiliki bantalan ekonomi yang kuat menghadapi ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.
