Manila — Presiden Filipina Rodrigo Duterte memperbarui ancamannya kepada bandar narkoba, menyusul penyitaan 756 kilogram metamfetamin bernilai Rp 1,4 triliun.
“Jika kalian menghancurkan negara saya dengan mendistribusikan shabu, saya akan membunuh kalian,” kata Duterte dalam pidatonya.
Ancaman dikemukakan sehari setelah PBB menmukan ‘near impunity, dalam perang melawan bandar narkoba di era pemerintahan Presiden Duterte.
Penyitaan terbaru, salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, adalah bukti Filipina telah menjadi titik pengiriman ulang obat-obatan terlarang.
Duterte terpilih sebagai presiden Filipina berkat perannya memberanta perdagangan narkoba di Davao City, saat ia menjadi walikota. Saat kampanye untuk menjadi presiden, Duterte mengancam menenggelamkan bandar narkoba di Teluk Manila.
Ia membentuk pasukan khusus untuk mengejar dan membunuh setiap bandar. Ia dikecam kelompok hak asasi manusia dalam dan luar negeri, dan penentangnya. Ia tida peduli.
PBB mengatakan puluhan ribu orang tewas akibat pemberantasan perdagangan narkoba. Duterte seolah memberikan lisensi membunuh kepada polisi.
Data pemerintah menunjukan jumlah tersangka pengedar narkoba dan pengguna yang terbunuh, antara Juli 2016 sampai saat ini, mencapai 5.600.
Kegagalan Hina
Kelompok-kelompok HAM menuduh polisi melakukan eksekusi ringkas. Polisi membantah tuduhan itu, dengan mengatakan mereka bertindak membela diri ketika tersangka melawan penangkapan.
Duterte juga membantah laporan PBB itu, dan menyebutnya pengulangan klaim. Tuduhan impunitas, menurut kantor Duterte, juga tidak benar.
Phil Robertson, wakil direktur divisi Asia untuk HAM, mengatakan PBB menyoroti kuerangnya akuntabilitas dan kegagalan besar Filipina.
“Mekanisme nasional akan meminta pertanggung-jawaban atas pembantaian dalam perang narkoba yang menewaskan ribuan orang,” kata Robertson.
Duterte tidak mengatakan dari mana obat itu berasal. Ia hanya mengatakan Filipina adalah pusat pengiriman ulang kartel narkoba Meksiko.
Ia juga menghina kelompok-kelompok HAM, yang mengkritik kampanye antnarkoba.
