- Presiden Yoon Suk-yeol ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan, pembangkangan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- Pejabat Badan Kepolisian Korsel mengatakan sedang mempertimbangkan menangkap Presiden Yoon tanpa surat perintah.
JERNIH — Kementerian Kehakiman Korea Selatan (Korsel), Senin 9 Desember, mengeluarkan larangan bepergian bagi Presiden Yoon Suk-yeol.
Korea Herald memberitakan keputusan itu diambil setelah Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi meminta pencekalan terhadap presiden.
Beberapa jam sebelumnya polisi mengatakan sedang mempertimbangkan tindakan pencekalan, setelah melalui penilaian komprehensif terhadap faktor-faktor terkait.
Di Komite Legislasi dan Peradilan Majelis Nasional, kepala Jaksa Oh Dong-woon mengatakan telah menginstruksikan penyidik memberlakukan larangan bepergian terhadap presiden.
Badan Kepolisian Nasional Korsel mengatakan Presiden Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan, pembangkangan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Tuduhan itu berkaitan dengan darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon, Selasa 3 Desember malam. Darurat militer dicabut beberapa jam kemudian, tepatnya Rabu 4 Desember dini hari.
Tindakan tergesa-gesa ini membuat Presiden Yoon menghadapi upaya pemakzulan oleh enam partai oposisi. Ia lolos dari upaya pemakzulan, karena parlemen gagal meraih 200 dari 300 suara anggota parlemen.
Kini, Presiden Yoon menghadapi kemungkinan ditangkap tanpa surat perintah dan diadili. Di Korsel, penangkapan tanpa surat perintah bisa dilakukan jika ada risiko tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan lainnya.
