- Perkelahian dengan polisi terjadi saat pemindahan Zuleika Lopez, kepala staf wapres, dari VMMC ke St Luke Medical Center akhir pekan lalu.
- Dalam video terlihat bagaimana Sara Duterte melupakan statusnya sebagai wapres dan terlibat tawuran dengan aparat.
JERNIH — Kepolisian Filipina, Rabu 27 November, mengajukan tuntutan pidana kepada Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte karena terlibat perkelahian dengan polisi di Veterans Memorial Medical Center (VMMC) di Quezon City akhir pekan lalu.
Philippines Star memberitakan Direktur Kepolisian Distrik Quezon City (QCPD) Kolonel Melecio Buslig Jr dan pejabat Kelompok Investigasi dan Deteksi Kriminal (CIDG) menuntut Wapres Sara Duterte dengan penyerangan langsung, ketidakpatuhan terhadap otoritas, dan pemaksaan berat, berdasarkan KUHP yang direvisi.
Wapres Sara Duterte tidak sendiri. Kepolisian Filipina juga menuntut pidana kepada Raymund Dante Lachica, ketua Kelompok Keamanan dan Perlindungan Wapres (VPSPG).
Kasus ini adalah delik aduan. Penuntutan harus berdasarkan pengaduan. Kepolisian Filipina mengatakan pengadu adalah Letkol Van Jason Villamor, kepala unit medis dan gigi QCPD yang didorong Lachica ketika terjadi pemindahan Zuleika Lopez ke St Luke Medical Center.
Zuleika Lopez adalah kepala staf wakil presiden. Ia diduga menghalangi penyelidikan parlemen tentang penggunaan anggaran yang tak jelas, dan harus diamankan.
Saat keributan terjadi, Wapres Sara Duterte menghadapi petugas polisi dan berkelahi. Video perkelahian itu ditayangkan petugas informasi publik Kepolisian Nasional Filipina (PNP) Brigjen Jean Fajardo dalam jumpa pers.
“PNP tetap teguh pada komitmen menegakan keadilan dan memastikan semua individu dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum, terlepas dari jabatan mereka,” kata kepala PNP Jenderal Rommel Francisco Marbil.
Menurut Marbil, pengajuan kasus pidana terhadap Wapres Sara Duterte menunjukan PNP menghormati proses hukum. Ia juga percaya pengadilan akan melakukan penyelidikan yang adil dan tidak memihak.
“Tidak seorang pun boleh berada di luar tanggung jawab meski mereka adalah pejabat pemerintah terpilih,” katanya. “Setiap upaya melawan atau tidak mematuhi wewenang yang sah akan merusak integritas lembaga demokrasi.”
Marbil juga meminta Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Romeo Brawner Jr memberikan nama-nama VPSPG yang membantu pemindahan Zuleika Lopez menggunakan ambulans pribadi.
